Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim telah menyusun master plan Daya Tarik Wisata khusus Labuhan Haji. Diakumulasi, Lotim butuh anggaran Rp 62 miliar lebih untuk menuntaskan penataan kawasan wisata yang kini dikelola oleh Sunrise Land Lombok (SLL) tersebut.

Menjawab Ekbis NTB, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Lotim, Samsul Hakim, Selasa 26 Agustus 2025 menjelaskan anggaran terbesar akan digunakan untuk membangun jeti atau pemecah gelombang. “Bentuknya seperti jangkar, diikat batu karang,” ungkapnya.

- Iklan -

Menurut Samsul, penataan Pantai Labuhan Haji tanpa pembangunan jeti inu percuma. Pasalnya, tingkat abrasi di Pantai Labuhan Haji ini sangat tinggi. “Kalau tanpa jeti ini maka bangunan kita  akan hanyut terkena abrasi,” imbuhnya.

Kabid Destinasi ini menyebut, awalnya luas kawasan wisata Labuhan Haji ini sekitar 6,8 ha. Jumlah itu sesuai dengan luas areal lahan yang telah dibebaskan Pemda Lotim.

Namun, sepanjang tahun  2017-2024 seluas 40 are sudah hilang. “Bayangkan kalau 10 tahun ke depan khawatir hilang semua, sekarang saja sudah terlihat  srmakin ramping setelah kita hitung luasnya sekitar 6,4 ha,” ucapnya.

Dispar Lotim kini sudah mengantongi master plan yang disusun bersama dengan bantuan tim ahli dari Unram yang didanai juga oleh Kementerian Pariwisata RI.

Penataan kawasan wisata Labuhan Haji ini diakui saat ini cukup mendesak. Setelah ini, Dispar siap usulkan penataan dengan mengusulkan Detail Engginering Design (DED). Menyusun DED harus mengacu pada master plan.

 DED yang dibuat akan disesuaikan dengan  plafon anggaran. Dispar tidak akan susun yang tidak sesuai menu. Item apa saja yang akan dibuat itulah yang akan dibuatkan DED. Setelah memiliki master plan, fitegaskan ke depan tidak asal lagi tata objek wisata. DED dibuat setiap mau membangun.

Harapannya ke depan Dispar bisa dapat DAK untuk menata kawasan wisata Labuhan Haji ini. “Kendalanya sekarang ini hanya sertifikat aset, kita harapkan ke depan bagian aset ini segera buat sertifikat aset milik Pemda karena itu dasar untuk bisa dapat DAK,”  ujarnya. (rus)