Bima (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima mulai mendata calon siswa Sekolah Rakyat. Program ini menargetkan seribu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kepala Dinsos Kabupaten Bima, Tajuddin, mengatakan tim pendamping dari Dinsos sudah bergerak di seluruh kecamatan. “Kita sedang melakukan pendataan itu. Kemarin ketika di Kabupaten Bima dinyatakan ditunda pelaksanaannya (Sekolah Rakyat), kita harus menunggu pembangunan gedung Sekolah Rakyat yang baru itu jadi,” ujarnya saat dikonfirmasi Ekbis NTB, Selasa 26 Agustus 2025.

- Iklan -

Ia menegaskan Dinsos tidak boleh terlambat menyiapkan data meski pelaksanaan sekolah rakyat belum dimulai. “Dalam perintahnya, ditetapkan (siswa) Sekolah Rakyat ini untuk 1.000 orang. Cuman tahap pertama belum tahu berapanya. Untuk saat ini Dinsos sudah membagi teman-teman pendamping itu untuk melakukan pendataan awal dulu,” tambah Tajuddin.

Skema pendataan dibagi per kecamatan. Setiap kecamatan mendata 20 calon siswa jenjang Sekolah Dasar (SD), 20 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 20 jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). “Jadi satu kecamatan ada 60 orang, dan dikali 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima,” jelasnya.

Jumlah itu mencapai lebih dari 1.080 calon siswa. Dari total tersebut, tim Dinsos akan melakukan verifikasi ulang agar sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas sekolah. Namun, kata Tajuddin, data awal tetap menjadi pijakan utama.

“Yang masuk terdatar adalah memprioritaskan siswa berasal dari keluarga yang masuk desil satu sampai desil tiga. Prioritas utamanya kita artinya miskin dan miskin ekstrem,” tegasnya.

Ia mengakui tantangan terbesar muncul di calon siswa jenjang SD. “Hampir 90 persen orang tuanya tidak mengizinkan anaknya dilepas untuk diasramakannya itu,” kata dia.

Konsep Sekolah Rakyat memang berbasis asrama. Anak-anak akan tinggal di lingkungan sekolah dengan fasilitas yang memadai. Karena itu, Dinsos terus melakukan sosialisasi agar orang tua memahami manfaat program ini.

Tajuddin berharap masyarakat mendukung penuh agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi jawaban bagi anak-anak miskin untuk melanjutkan pendidikan.

“Kita ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi. Pemerintah sudah siapkan wadah, tinggal kita kawal sama-sama supaya berjalan baik,” tutupnya. (hir)