Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) wilayah Bali-Nusa Tenggara (Bali Nusra) menyambut gembira disahkannya pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh DPR RI melalui rapat paripurna, Selasa, 26 Agustus 2025.

Ketua AMPHURI Bali Nusra, H. Zamroni, menilai kehadiran kementerian baru ini akan membawa angin segar bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Menurutnya, setelah lebih dari tujuh dekade pengelolaan haji berada di bawah Kementerian Agama yang memiliki banyak bidang tugas, kini saatnya pelayanan terhadap jamaah haji dan umrah lebih fokus, profesional, dan terukur.

- Iklan -

“Ini adalah momentum bersejarah. Kami di daerah, khususnya Bali dan Nusa Tenggara, sangat bersyukur atas langkah DPR dan keberanian Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Ini adalah jawaban dari kerinduan panjang kami,” ujar H. Zamroni, Rabu 27 Agustus 2025 di Mataram.

Perkuat Diplomasi dengan Arab Saudi

Zamroni menegaskan kementerian baru ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dengan Arab Saudi. Selama ini, kebijakan umrah dan haji seringkali berubah dan berdampak langsung terhadap jamaah Indonesia, mulai dari kuota, biaya, hingga kebijakan umrah mandiri yang cenderung menguntungkan perusahaan swasta di Arab Saudi.

“Dengan adanya kementerian khusus, posisi tawar Indonesia lebih kuat. Pemerintah bisa lebih leluasa memperjuangkan kepentingan jamaah sekaligus melindungi penyelenggara resmi seperti PPIU dan PIHK di tanah air yang sudah berpengalaman puluhan tahun,” ungkapnya.

Dorong Profesionalisme Penyelenggara

Selain memberi manfaat bagi jamaah, Zamroni juga melihat Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong peningkatan profesionalisme bagi seluruh penyelenggara perjalanan ibadah. Menurutnya, selama ini masih banyak persoalan yang harus dibenahi, seperti keteraturan administrasi, perlindungan jamaah, serta kepastian standar layanan.

“Bagi kami pelaku usaha resmi, adanya kementerian ini memberikan kepastian hukum dan payung yang jelas. Jamaah juga lebih tenang karena ada lembaga khusus yang mengawasi, memberi solusi, sekaligus memastikan pelayanan tetap sesuai standar,” tegasnya.

Dukungan AMPHURI Pusat

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Amphuri, Firman M Nur, juga menyatakan apresiasinya atas langkah bersejarah ini. Ia menilai Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi pengayom, bukan hanya bagi jamaah agar bisa beribadah dengan aman dan nyaman, tetapi juga bagi pelaku usaha yang sah secara hukum.

Firman menambahkan, struktur kementerian baru ini akan memberi ruang fokus untuk membangun ekosistem haji dan umrah yang lebih sehat dan berdaya saing.

Harapan untuk Daerah

Zamroni berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya berorientasi di pusat, tetapi juga menyentuh kebutuhan jamaah di daerah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara. Menurutnya, daerah kepulauan memiliki tantangan logistik dan biaya tambahan, sehingga diperlukan perhatian khusus.
“Harapan kami, kementerian ini juga memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan layanan. Jamaah di daerah harus merasakan manfaat yang sama seperti di kota besar. Jangan sampai terpinggirkan,” pungkasnya.(bul)