spot_img
26.5 C
Mataram
BerandaEkonomiPemkot Tidak Punya Anggaran untuk “Hosting Fee” MotoGP

Pemkot Tidak Punya Anggaran untuk “Hosting Fee” MotoGP

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram memastikan tidak memiliki anggaran untuk hosting fee pada penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika di bulan September. Persoalan hukum perlu diantisipasi jika menggunakan bantuan tidak terduga.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi usai memimpin rapat, Senin 26 agustus 2024 menjelaskan, dana untuk hosting fee atau komitmen fee yang merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh promotor untuk menggelar event MotoGP kepada Dorna Sport, selaku pemegang hak komersial eksklusif MotoGP

- Iklan -

pada penyelenggaraan MotoGP tidak pernah dianggarkan pada pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024. Hal ini harus dikoordinasikan dan komunikasikan dengan Pemprov NTB, mengenai petunjuk teknisnya. “Kita belum tahu karena ini pembicaraan di level pusat,” jelasnya.

Pengalokasian anggaran dari kabupaten/kota di NTB untuk penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika akan ada pembahasan bersama Pemprov NTB. Sementara ini kata Alwan, dari sisi anggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan telah diketok dan menunggu hasil evaluasi. Jumlah anggaran dibutuhkan tidak diketahui karena plafon anggaran serta kesiapan anggaran harus dicek kembali. “Pokoknya kita akan minta arahan dari provinsi karena APBD kita juga dievaluasi oleh provinsi,” terangnya.

Mantan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram ini menegaskan, pengalokasian hosting fee yang bersumber dari APBD perlu diwanti-wanti jangan sampai menimbulkan persoalan hukum. Apalagi rapat virtual digelar meminta anggaran bantuan tidak terduga digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan MotoGP. Penggunaan BTT sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri. “Pelaksanaannya tidak diketahui baru hanya komitmen fee yang harus disiapkan,” jawabnya.

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan dananya belum diketahui. Juklak-juknis ini dinilai penting untuk arah penggunaan anggaran tersebut. Alwan akan menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran komitmen fee tersebut. (cem)

Artikel Yang Relevan

Iklan






Terkait Berdasarkan Kategori

Jelajahi Lebih Lanjut