Mataram (Ekbis NTB) – Hari Raya Idul Adha sebentar lagi tiba. Permintaan hewan kurban khususnya sapi dari NTB ke beberapa daerah di Indonesia cukup tinggi. Tingginya permintaan hewan kurban ini dibarengi dengan banyaknya pengiriman yang tentunya membutuhkan pengaturan, sehingga tidak terjadi permasalahan di Pelabuhan Gili Mas, seperti tahun lalu.
Pemprov NTB melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) mengundang jajaran pemerintah kabupaten/kota dan juga pengusaha membahas mengenai mekanisme pengiriman ternak ke luar daerah.
*Tahun kemarin itu dijadikan pelajaran. Makanya kita kumpulkan stakeholder di sini, supaya tidak terulang tahun 2023. Tapi kita mulai dahulu dari hulunya, terutama yang paling besar mengirim ternak sapi ke luar daerah itu adalah dari Kabupaten Bima. Kabupaten Bima sudah mengeluarkan jadwal dan kami minta pihak asosiasi mematuhi jadwal pengiriman ternak, sehingga tidak menumpuk di pelabuhan seperti tahun kemarin,” ungkap Kepala Disnakeswan Provinsi NTB Mohammad Riadi usai rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengiriman ternak ke luar NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat 26 April 2024.
Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini menyebut, jika kapasitas angkut kapal dan pelabuhan terbatas. Apalagi Pelabuhan Gili Mas di Lembar, Kabupaten Lombok Barat, merupakan pelabuhan wisata dan bukan pelabuhan ternak. Atas kondisi ini, pihaknya meminta agar asosiasi pengusaha yang mengirim ternak ke luar daerah mematuhi jadwal yang sudah ditentukan.
*Seperti yang saya sampaikan untuk tahun depan, pihak asosiasi disuruh menyewa kapal untuk pengangkutannya. Dan untuk sewa kapal dari Kabupaten Bima nanti langsung ke Jabodetabek. Kalau pengusaha sapi di Pulau lombok ini sudah menyewa kapal untuk dibawa ke beberapa daerah ke pemesan di Kalimantan dan Sulawesi,” terangnya.
Diakuinya, sekarang ini pengusaha dari Kabupaten Bima lebih nyaman menggunakan tronton dalam membawa sapi yang akan dikirim ke luar daerah. Pengiriman menggunakan tronton ini tentu saja membutuhkan koordinasi lintas sektoral, seperti dari pengusaha kapal, karantina, polisi pelabuhan, Dinas Perhubungan dan lainnya dalam membawa sapi ini, sehingga sampai tujuan.
Sementara jika melakukan sewa kapal dengan membawa langsung dari Kabupaten Bima menuju daerah tujuan di Pulau Jawa, maka akan lebih efisien dan biaya perjalanan bisa ditanggung bersama.
“Ini perlu kita dudukkan bersama para pelaku usaha. Misal kapasitas angkut kapal 500 ekor, sewanya berapa, dan bisa dikeroyok bersama dan tidak lagi bicara seperti ini. Sudah selesai. Tinggal itu kita fasilitasi nanti. Kita pertemukan sama ownershipnya dengan asosiasi,” tambahnya.
Mengenai kuota pengiriman sapi ke luar daerah cukup besar. Sebagai contoh dari Kabupaten Bima sekitar 16.000. Namun, sekarang ini sudah keluar sekitar 10.000 ekor dan tersisa 5 ribu ekor lebih. Sejak Idul Fitri sudah banyak yang diberangkatkanke Jabodetabek, sehingga sekarang ini tidak lagi terjadi penumpukan di Pelabuhan Gili Mas.
“Makanya penumpukan kecil kemungkinan terjadi kalau disiplin pelaku usaha mengirim ternak ke luar daerah sesuai jadwal,” terangnya.
Riadi menyebut, Pemprov NTB menetapkan kuota hewan kurban sebanyak 54.900 ekor yang dikirim ke luar daerah pada 2024. Dalam hal ini, pihaknya menegaskan tidak ada tambahan kuota lagi, meskipun ada permintaan dari pengusaha yang akan mengirim sapi potong untuk kebutuhan hewan kurban ke luar NTB.
“Tidak ada tambahan kuota hewan kurban. Karena kuota yang kita terbitkan itu adalah kuota maksimal. Makanya kita nggak bisa lagi memberikan tambahan kuota lagi,” tegasnya. (ham)
