Lombok (ekbisntb.com) – Sebanyak 80 rumah rusak diterjang angin puting beliung di Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, pada Kamis 20 Maret 2025. Masyarakat membutuhkan bantuan untuk memperbaiki rumah yang rusak tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB II H. Abdul Hadi mengatakan, perbaikan rumah yang terdampak bencana alam perlu dilakukan secara kolaboratif, baik pemda kabupaten, Pemprov NTB maupun oleh pemerintah pusat.
Di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kata Hadi terdapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui program tersebut mestinya bisa mengintervensi rumah yang rusak akibat bencana.
“Pemerintah provinsi biasanya ada anggaran tak terduga. Namun itu sifatnya sementara. Kalau kasus seperti gempa dan lainnya memang kita perlu penganggaran. Pemerintah Pusat ada program BSPS namanya, itu bisa dianggarkan. Saat ini anggarannya 1 triliun yang dibagi ke semua daerah yang membutuhkan” kata H. Abdul Hadi kepada wartawan.
Mantan pimpinan DPRD NTB ini mengatakan, Pemda bisa membuat usulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana di NTB. Tak hanya rumah yang terkena puting beliung di Teratak Loteng pekan kemarin, namun rumah-rumah yang terdampak bencana di beberapa wilayah NTB awal tahun ini. Namun demikian, perlu pula kolaborasi dengan Pemda, karena biasanya ada alokasi anggaran dari APBD.
“Selama ini saya di provinsi kan pernah ada untuk membentu rehab rumah yang tak layak huni yang kita kelola. Ada yang 17,5 juta, ada yang 35 juta kalau di Perkim. Kalau yang 17,5 juta itu hanya rehab. Kalau di pemerintah pusat ada BSPS untuk merehab dengan biaya 20 juta,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Ir. Ahmadi mengatakan, ada dua dusun di Desa Teratak yang terdampak angin puting beliung pada 20 Maret kemarin yaitu di dusun Dusun Bagek Nunggal dan Ketangga. Selain 40 unit rumah, satu puskesmas juga dilaporkan rusak.
Untuk memperbaiki rumah yang rusak tersebut, nantinya Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi NTB yang akan melakukan pendataan lebih lanjut serta penanganannya. “Untuk penanganan permanen kita harapkan dari Dinas Perkim,” ujarnya.
Pihaknya di BPBD hanya memberikan logistik darurat seperti makanan siap saji, beras hingga terpal untuk digunakan sementara waktu sebelum rumah warga diperbaiki. Terkait dengan stok logistik di BPBD memang masih kurang untuk menghadapi potensi bencana alam di tahun ini. Namun demikian, logistik tak hanya ada di BPBD, karena cadangan logistik juga ada di Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, PMI dan sejumlah NGO.(ris)
