Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah ritel modern berjaringan nasional seperti Alfamart dan Indomaret semakin menjamur di NTB. Gerainya kini tidak hanya berjejer di pusat kota, tetapi juga merambah hingga ke pelosok desa. Keberadaan mereka menciptakan dinamika baru dalam perekonomian lokal: di satu sisi mampu menghadirkan kemudahan akses bagi konsumen, namun di sisi lain menekan daya saing ritel lokal dan toko tradisional.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) NTB, Dr. H. Azis Bagis, menilai ekspansi besar-besaran ritel berjaringan ini berlangsung tanpa kendali yang jelas.

- Iklan -

“Dulu saya usul supaya perizinannya dikoordinasikan dengan Aprindo daerah, tetapi Pemda tidak mau nampaknya. Semua kembali ke perizinan pemda,” ujarnya.

Persaingan yang Tidak Lagi Seimbang

Persaingan antara ritel berjaringan nasional dengan ritel lokal tidak lagi berjalan fair. Ritel besar hadir dengan modal kuat, manajemen modern, jaringan distribusi yang efisien, hingga promosi yang masif. Kondisi ini membuat ritel lokal, termasuk toko-toko kelontong dan minimarket milik pengusaha daerah, kesulitan bertahan.

Bagi ritel lokal, biaya operasional yang tinggi dan keterbatasan akses distribusi membuat mereka tidak bisa menawarkan harga serendah pemain nasional. Ditambah lagi, regulasi zonasi yang dulu mengatur jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional kini nyaris tidak dijalankan.

“Aturan mainnya sering berubah. Dulu ada aturan jarak, kenyataannya tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya kita kembalikan pada kebijakan pemda,” jelas Azis.

Manfaat dan Risiko

Keberadaan ritel modern memang memberi manfaat. Pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi, serta ada penciptaan lapangan kerja baru di sektor ritel. Suasana perkotaan juga tampak lebih ramai dengan hadirnya gerai modern yang menawarkan kenyamanan berbelanja.

Namun, di balik itu, ada risiko besar bagi ketahanan ekonomi lokal. Ritel modern berjaringan nasional cenderung membawa sistem distribusi terpusat, sehingga keuntungan justru lebih banyak mengalir ke luar daerah.

Sementara toko lokal yang selama ini menjadi denyut ekonomi desa tergerus satu per satu. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat memperlebar ketimpangan ekonomi antara pengusaha besar dan kecil.

“Kalau pemda merasa nyaman karena dapat retribusi, penciptaan lapangan kerja, dan bisa meramaikan suasana kota, silakan saja. Tapi jangan lupakan nasib pengusaha ritel daerah yang semakin terjepit,” tegas Azis.

Ritel Lokal Perlu Perlindungan

Dari perspektif ekonomi regional, ketidakseimbangan kekuatan antara ritel lokal dan jaringan nasional jelas merugikan. Jika dibiarkan, ritel lokal bisa hilang, sementara masyarakat hanya akan memiliki pilihan dari segelintir pemain besar. Hal ini dapat menciptakan struktur pasar oligopoli, yang pada akhirnya bisa memengaruhi harga dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok.

Solusi yang paling realistis adalah regulasi zonasi yang konsisten, penguatan koperasi ritel lokal, serta integrasi produk UMKM ke dalam rantai distribusi ritel modern. Tanpa langkah konkret, dominasi ritel nasional akan semakin kuat, sementara ritel lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Konsolidasi dan Jalan Tengah

Melihat kondisi ini, APRINDO NTB tengah melakukan konsolidasi untuk merumuskan pandangan bersama yang akan disampaikan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal. Salah satu agenda strategisnya adalah mendorong regulasi perizinan terpadu yang lebih ketat, sehingga ekspansi ritel modern bisa lebih terkontrol.

Selain itu, APRINDO juga berupaya mencari jalan tengah dengan memperkuat kemitraan antara UMKM dan ritel nasional.

“Program strategis kita sekarang adalah memberdayakan UMKM supaya produknya bisa masuk ke jaringan ritel besar. Dengan begitu, pelaku lokal tidak terlalu tertinggal,” ungkap Azis.(bul)