Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah daerah di NTB diminta oleh Kemendagri untuk membantu ITDC membayar Hosting Fee MotoGP Mandalika 2024. Tak tanggung-tanggung, dana yang diminta sebesar Rp231 Miliar.
Permintaan Kemendagri ini mendapat penolakan dari Pemprov NTB beserta Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan kondisi fiskal daerah yang belum stabil, serta masih ada tuntutan yang lebih penting salah satunya adalah pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
Permintaan ini juga mendapat penolakan dari akademisi. Pakar Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono mengatakan dibanding membiayai MotoGP yang tidak memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat, jauh lebih baik anggaran senilai tersebut digunakan untuk entaskan kemiskinan ekstrem dan stunting di NTB.
“Sekarang kita lagi berjuang untuk penyehatan APBD, lagi diminta segitu. Saya lebih setuju uang Rp231 miliar itu dipakai untuk entaskan kemiskinan,” ujarnya, Sabtu, 24 Agustus 2024.
Ia melanjutkan, harusnya yang membiayai seluruh perhelatan MotoGP adalah Pemerintah Pusat, karena gelaran ini merupakan program mereka. Pun saat ini APBD Provinsi dan daerah NTB mengalami penurunan, sehingga tidak mampu membiayai MotoGP.
“Kondisi keuangan/APBD kita baik Provinsi maupun Kabupaten Kota belum mampu untuk membiayai event MotoGP. Prioritas Penganggaran APBD tahun 2025 untuk pengurangan Stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran dan penyehatan APBD. Itu tugas Pemerintah Pusat urus pembiayaan MotoGP,” jelasnya.
Menurut Iwan, tidak ada dampak nyata yang didapatkan oleh Provinsi NTB dari event MotoGP. “Angka-angka fantastis yang dikatakan oleh para pejabat tentang dampak MotoGP ini masih di atas kertas, tidak real,” sambungnya.
Menurutnya, dari perhelatan MotoGP ini Pemprov tidak perlu memikirkan untuk mengeluarkan anggaran. Yang perlu dilakukan oleh Pemerintah NTB adalah dengan memanfaatkan momentum MotoGP ini dengan memberikan ruang yang besar kepada UMKM dan IKM NTB, sehingga perhelatan ini dapat berdampak pada perekonomian masyarakat.
Selain itu, karena event ini menjadi ajang promosi pariwisata daerah, Iwan mengatakan Pemprov NTB jangan hanya menjual destinasi saja, tetapi ciptakan kenyamanan, infrastruktur, fasilitas, dan SDM yang unggul sehingga wisatawan tidak hanya datang pada saat event berlangsung, tetapi bisa tinggal lebih lama di NTB dan menghabiskan uang lebih banyak di provinsi ini.
“Perpanjang length of stay para tourist. Perluas keterlibatan UMKM/IKM, tingkatkan infrastruktur seperti hotel dan restaurant sehingga penonton terutama dari Luar Negeri dan Jakarta sehingga mereka tidak tinggal di Bali, tapi stay di NTB,” imbaunya. (era)
