Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dosen FISIP Universitas Samawa (Unsa) Dr. Ardiansyah, menilai di momentum HUT Ke-67 masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori di tengah kondisi fiskal yang daerah yang sulit.
“Angka kemiskinan di tahun 2025 tercatat sebesar 11,79 persen atau sekitar 58,23 ribu jiwa. Angka itu menurun sebesar 1,08 persen dari tahun 2024 yang berada di angka 12,87 persen,” ucapnya kepada Suara NTB, pekan kemarin.
Ia melanjutkan, meski angka kemiskinan turun tetapi dari sisi garis kemiskinan, justru terjadi peningkatan sebesar 3,18 persen. Angka pendapatan per kapita sekitar Rp492.991 per bulan. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp609.160 per kapita per bulan.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah, dengan memperbanyak lapangan usaha dan kerja sehingga pendapatan masyarakat bisa terus meningkat,” ucapnya.
Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2024 mencatat angka 72,37 poin atau berada pada kategori menengah. Angka ini menepatkan Sumbawa pada posisi keenam se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.
“IPM harus menjadi atensi serius pemerintah daerah ke depan karena indikator ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga standar hidup layak,” ujarnya.
Sementara itu, data BPS juga menunjukkan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumbawa tahun 2025 berada di kisaran 73,07 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kehidupan dan kesehatan. Sedangkan, gini rasio per Maret 2025 tercatat sebesar 0,375, masuk kategori ketimpangan sedang.
“Yang perlu kita perhatikan adalah stunting yang angkanya justru naik. Tahun 2025, prevalensi stunting di mencapai 29 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 25,7 persen,” tambahnya.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 masih berada di angka 2,60 persen, disertai dengan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, terlebih di tengah keterbatasan lapangan kerja produktif dan upah layak.
“Tantangan lainnya adalah tekanan lingkungan hidup dan risiko bencana, kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum merata, ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan,” timpalnya.
Meski demikian, Doktor Ardiyansyah menilai pemerintahan Jarot–Ansori telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Upaya intensif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian telah membuahkan hasil dengan masuknya berbagai program strategis ke Sumbawa.
“Kita optimis pembangunan Sumbawa akan semakin maju ke depan dan kita berharap ada konsitensi antara visi misi, program kerja dan kerja nyata sehingga program dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tukasnya. (ils)
