Kota Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB dan Baznas Kota Bima mulai merealisasikan pembangunan 22 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) bagi warga kurang mampu di tahun 2025. Program ini menjadi wujud nyata sinergi lintas lembaga dalam menuntaskan persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., memimpin langsung peletakan batu pertama pembangunan Mahyani di kediaman Anggrianingsih, RT 007/RW 002, Lingkungan Sadia II, Kelurahan Sadia, Jumat (24/10/2025).

- Iklan -

Dalam kegiatan itu, Rahman menyampaikan apresiasi tinggi kepada Baznas Provinsi NTB dan Baznas Kota Bima atas kerja sama yang solid menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Saya berterima kasih atas sinergi yang kuat antara Baznas Provinsi dan Kota Bima. Program ini membantu warga yang membutuhkan rumah layak dan menjadi bukti nyata zakat memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Rahman.

Dari total 22 unit rumah yang dibangun tahun ini, sebanyak 20 unit bersumber dari Baznas Provinsi NTB, masing-masing 10 unit di Kelurahan Santi dan 10 unit di Kelurahan Sadia. Sementara dua unit tambahan di Kelurahan Monggonao dan Kelurahan Mande berasal dari zakat perusahaan Bank NTB Syariah.

Rahman menjelaskan, program seperti Mahyani menjadi bentuk nyata kolaborasi yang mampu mengisi keterbatasan anggaran daerah. Ia menyinggung tantangan keuangan daerah pada tahun 2026 mendatang akibat pemotongan dana transfer dari pusat.

“Birokrasi boleh susah, masyarakat tidak boleh. Semua perangkat daerah harus tetap fokus pada pelayanan publik dan mencari cara kreatif agar program terus berjalan,” tegasnya.

Selain fokus pada pembangunan fisik rumah, Rahman juga menekankan pentingnya mengubah pola bantuan agar lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

“Kita perlu mengubah paradigma pemberian bantuan. Bantuan produktif jauh lebih bermanfaat daripada bantuan konsumtif. Kita harus bantu masyarakat agar bisa mandiri,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya data yang akurat dalam menentukan penerima manfaat. Pemerintah dan Baznas diminta bekerja sama memastikan bantuan tepat sasaran tanpa campur tangan kepentingan pribadi atau kelompok.

“Hindari seluruh kepentingan individu dan kelompok. Bantuan harus benar-benar diterima mereka yang membutuhkan,” tandasnya. (hir)