Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (Kukmindag) Sumbawa, memastikan tengah menyiapkan lima model koperasi desa/kelurahan merah putih untuk kemudian diusulkan ke provinsi.

“Jadi, masing-masing kabupaten/kota diminta oleh Pemerintah Provinsi menyiapkan lima koperasi model sebelum bulan Oktober dan kami sudah mulai menyiapkan hal tersebut,” Kata Kepala Dinas Kukmindag Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Ekbis NTB, pekan kemarin.

- Iklan -

Ia melanjutkan, selain menyiapkan koperasinya, pemerintah juga tengah menyiapkan core bisnis terhadap lima koperasi model itu. Salah satu core bisnis yang didorong oleh pemerintah yakni penyediaan pupuk bagi para petani bekerjasama langsung dengan PT Pupuk Indonesia.

“Kami akan segera melakukan kordinasi lebih lanjut untuk membahas hal tersebut. Kami juga upayakan lima koperasi modal bisa segera terwujud sebelum bulan Oktober,” ucapnya.

Ia melanjutkan, pembentukan koperasi desa merah putih merupakan kebijakan nasional yang pelaksanaannya cukup cepat. Apalagi di tingkat daerah, proses legalitas (berbadan hukum) koperasi sudah dilakukan pemerintah tinggal mendorong adanya core bisnis yang akan mereka jalankan.

“KDMP tetap akan kita dampingi secara serius dan pembinaan lebih lanjut sehingga tidak terjadi stagnasi terhadap koperasi tersebut,” ujarnya.

Pemerintah juga akan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong keterlibatan perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara. Hal terseret dilakukan agar mereka bisa turut membantu koperasi menyusun rencana bisnis yang sesuai dengan potensi lokal.

“Kami gandeng OJK agar OJK bisa melibatkan bank Himbara di daerah agar mereka ikut mendampingi koperasi dalam merancang dan menjalankan usaha yang relevan dengan karakter wilayah,” jelasnya.

Ia menyebutkan, 50 persen desa di Sumbawa berada di kawasan pesisir. Kondisi ini membuka peluang besar untuk mengembangkan koperasi berbasis ekonomi biru, seperti perikanan, garam, atau wisata bahari yang disinergikan dengan Bappenas agar sejalan dengan peta jalan pengembangan ekonomi nasional.

“Pendampingan yang lebih intensif dan tepat sasaran, sangat kami harapkan agar koperasi tidak hanya menjadi formalitas program, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa,” pungkasnya. (ils)