Lombok (ekbisntb.com)-Sebagai daerah penyelenggara MotoGP 2024, Kemendagri meminta Pemerintah Provinsi NTB untuk berkontribusi dalam pembayaran Hosting Fee MotoGP senilai Rp231 miliar yang harus dibayar oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) kepada pemegang hak komersial eksklusif MotoGP, DORNA Sports.
Namun, Pemprov NTB melalui Asisten III Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad mengatakan Pemprov NTB tidak mengalokasikan anggaran untuk perhelatan MotoGP ini, begitupun dengan kabupaten/kota yang ada di NTB.
“Sudah dirapatkan dua kali. Semua kita, provinsi dan kabupaten/kota se pulau Lombok menegaskan bahwa memang untuk tahun 2024 tidak dialokasikan anggaran untuk pembayaran hosting fee tersebut,” ujarnya Sabtu, 24 Agustus 2024.
Pemprov NTB tidak mengalokasikan anggaran untuk Hosting Fee ini karena surat permintaan dari Kemendagri terkait dengan permintaan bantuan pembayaran Hosting Fee MotoGP datang setelah APBD 2024 selesai dirancang.
Selain itu, kondisi fiskal daerah yang belum stabil menyebabkan pemprov bersama dengan kabupaten/kota lebih memilih menganggarkan program prioritas daerah seperti penuntasan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendidikan, kesehatan, serta untuk mendanai program prioritas pusat yaitu Pilkada serentak.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saat ini sedang mengalami kesulitas fiskal, mengingat banyaknya kegiatan yang merupakan mandatori dari pemerintah pusat yang harus dipersiapkan. Yang pertama Pilkada, kan itu ada untuk KPU, Bawaslu, dan untuk keamanan. Itu cukup menyita alokasi anggaran Pemda, jelasnya.
Setelah rapat pertama, Kemendagri kembali melakukan rapat melalui zoom meeting terkait dengan hosting fee MotoGP. Dan kembali Pemprov NTB tidak menyanggupi permintaan dari Kemendagri tersebut.
Menurut Mantan Kepala Brida NTB ini, di rapat kedua inilah Kemendagri merinci besaran teknis yang perlu dibayarkan oleh Pemerintah Daerah NTB terkait dengan hosting fee MotoGP tersebut. Yang mana besar anggaran untuk Pemda NTB sebesar Rp231 miliar tersebut.
Sebelumnya, dua tahun terakhir, Pemprov NTB memang tidak menganggarkan untuk perhelatan MotoGP Mandalika. Baru perhelatan tahun ini Kemendagri meminta Pemprov NTB untuk berkontribusi terhadap pembayaran tersebut. Begitu juga pada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Semua dibantu pusat.
Wirawan berharap untuk tahun 2025, Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran terkait Hosting Fee MotoGP tersebut melalui dana transfer yang bersifat khusus.
“Kita harapkan di tahun 2025 bahwa Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggarannya melalui dana transfer yang bersifat khusus,” tandasnya. (era)
