Tanjung (ekbisntb.com) – Pencemaran lingkungan akibat operasional TCN (mitra PDAM) tidak hanya berdampak pada penutupan suplai. Dampak yang muncul adalah hotel-hotel yang sejauh ini menjadi pelanggan PDAM mengalami kesulitan air bersih. Perhotelan pun tengah bersiap untuk menutup usaha, merumahkan karyawan sampai keadaan normal, hingga merelokasi seluruh tamu okupansi hotel dari Gili Trawangan kembali ke Bali.
Hal itu terungkap saat hearing Asosiasi Hotel Gili (AHG) di kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin, 24 Juni 2024. Pada hearing tersebut, selain Ketua GHA, Lalu Kusnawan, hadir pula sejumlah manajer hotel yang beroperasi di Gili Trawangan dan Gili Meno.
Kusnawan di depan pimpinan dan anggota DPRD KLU mendesak supaya Pemda Lombok Utara, termasuk DPRD sebagai wakil rakyat, harus mengambil solusi cepat dan tepat. Pihaknya bahkan enggan meninggalkan lokasi hearing jika solusi tidak disimpulkan dalam rapat. “Kami meminta kepada dewan sebagai wakil rakyat untuk mencari solusi, dan kami tidak akan pulang sebelum ada solusinya,” tegasnya.
Dijelaskan, eskalasi usaha di Gili Trawangan dan Gili Meno yang krisis air bersih, cukup luas. Ratusan hotel dan restoran, usaha selam, rental sepeda, sewa cidomo, usaha praktik kesehatan, maupun kuliner, menjadi subjek yang terdampak langsung tidak adanya pasokan air bersih. Nirsolusi terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sendirinya akan menutup usaha, sehingga memunculkan potensi dirumahkannya karyawan seluruh lini usaha secara massal.
Menurut dia, jika pasokan air tidak kembali normal hingga Selasa pagi (hari ini), para pengusaha bersepakat untuk menghentikan seluruh operasional. Suka tidak suka, manajemen perhotelan juga akan terbuka kepada seluruh tamu hotel untuk meninggalkan Gili Trawangan dan kembali ke kembali ke Bali. Bagi perhotelan, sebuah kemustahilan melayani tamu di tengah krisis air bersih.
“Kalau sampai dengan besok pagi (Selasa hari ini), air masih distop, kami bersepakat tidak akan beroperasi. Kami akan sampaikan kepada tamu untuk check out besok, dan kami sudah sampaikan kepada fast boat untuk ekstra mengangkut tamu-tamu balik lagi ke Bali,” terangnya.
Realita ini tentu menjadi kerugian besar bagi masyarakat Lombok Utara maupun Pemda. Image pariwisata rusak oleh kemitraan yang tidak berjalan sesuai ekspektasi. Ribuan masyarakat yang menggantungkan ekonomi terancam menganggur.
Dikuatkan salah satu manajer Hotel di Gili Trawangan, Elva, pemutusan air pada 22 Juni lalu menjadi ancaman mengerikan bagi sektor pariwisata. Ketiadaan air bersih akan menutup operasional, yang berarti pula membuka peluang dirumahkannya karyawan hotel dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Di tempat usahanya saja, sekitar 100 karyawan sudah dirumahkan sejak pasokan air terhenti.
“Beberapa perusahaan telah memutuskan untuk tidak beroperasi sejak kemarin, sehingga sebagian karyawan mau tidak mau harus dirumahkan. Dan mereka rata-rata berasal dari Lombok,” ujarnya.
Elva menambahkan bahwa karyawan yang sudah dirumahkan akan dipanggil kembali setelah kondisi normal kembali. Namun demikian, pemanggilan kembali ini akan sangat bergantung pada kebijakan Pemda untuk mengatasi krisis air bersih.
Ia melihat, 3 hari pasca-penutupan air bersih, belum tampak tanda-tanda solusi dari Pemda. Jika kondisi ini terus berlangsung, masyarakat dan pengusaha akan sangat dirugikan.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Lombok Utara, Artadi S.Sos, mengamini bahwa situasi saat ini bersifat darurat. Bahkan yang lebih jauh, kondisi ini dimaknai sebagai sebuah bencana bagi ribuan masyarakat yang terancam kehilangan penghasilan dari aktivitas wisata. Oleh karena itu, ia mendesak agar PDAM segera berkonsultasi dengan Pemda untuk memperoleh solusi di tengah “boikot” operasional TCN oleh Instansi terkait. “Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena pariwisata kita akan hancur jika tidak ada air,” kata Artadi.
“Yang penting sekarang adalah memastikan air ini bisa dibuka dulu. Berkaitan dengan proses perizinan dan kerjasama, itu nanti kita akan dalami lebih lanjut,” tambahnya. (ari)
