Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengizinkan pemerintah daerah melaksanakan rapat di hotel dan restoran. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri perhotelan, khususnya yang bergerak di sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), termasuk di Kota Mataram.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adiyasa, menyambut baik izin yang diberikan Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, sejak diumumkan dalam Musrenbang Provinsi NTB beberapa waktu lalu, pelaku usaha hotel berharap segera ada realisasi dalam bentuk kegiatan konkret yang dianggarkan melalui APBD perubahan.

- Iklan -

“Kita tunggu realisasinya. Semoga segera dianggarkan di APBD perubahan ini,” ujarnya, Senin 23 Juni 2025.

Meski sudah diperbolehkan, hingga saat ini Adiyasa mengaku belum melihat ada banyak kegiatan rapat yang digelar di hotel oleh dinas-dinas pemerintahan. Kalaupun ada, hanya kegiatan skala kecil seperti rapat setengah hari.

AHM memperkirakan, dengan dilonggarkannya kebijakan ini serta momentum libur sekolah, tingkat okupansi kamar hotel di Mataram bisa meningkat signifikan. Ia menargetkan okupansi dapat menembus angka 70 persen pada Juli mendatang, terutama dengan adanya ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) dan musim liburan keluarga.

“Kalau bisa Juli ini tembus 70 persen karena ada Fornas dan libur sekolah,” tambahnya.

Namun demikian, Adiyasa menyoroti ketentuan yang mewajibkan kegiatan rapat pemerintah difokuskan pada hotel dan restoran yang dinilai mengalami kesulitan. Ia mempertanyakan definisi “kesulitan” yang dimaksud, sebab hampir semua hotel MICE kini dalam kondisi terpukul akibat larangan berkepanjangan sejak kebijakan efisiensi anggaran diterapkan.

“Harus dijelaskan dulu definisi hotel yang mengalami kesulitan. Karena faktanya, semua hotel MICE sekarang sedang ‘semaput’. Tapi tetap, kita di industri menyambut baik kebijakan ini. Tinggal kita harap implementasi di masing-masing pemda bisa segera dilakukan,” tegasnya.

Senada, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, juga mengapresiasi kebijakan ini. Ia menyebut keputusan Mendagri menjadi sinyal positif bagi kebangkitan sektor perhotelan di NTB, meskipun hingga kini belum ada realisasi anggaran yang jelas.

“Sudah sangat bagus, walaupun belum ada realisasi secara nyata. Implementasinya tetap butuh waktu dan kerja sama dengan pemerintah daerah,” katanya.

Wolini menambahkan, pemerintah dinilai cukup responsif terhadap kondisi industri hotel, terutama yang mengandalkan kegiatan MICE. Ia berharap realisasi kegiatan pemerintah di hotel tidak terlalu lama tertunda, karena dampaknya sangat besar terhadap kelangsungan usaha, termasuk sektor ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan cepat realisasinya. Kalau kelamaan, dampaknya besar, bisa juga berimbas ke tenaga kerja,” pungkasnya.(bul)