Lombok (ekbisntb.com) – Program Sekolah Rakyat gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat benar-benar mengentaskan kemiskinan ekstrem, terutama di Provinsi NTB.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Slamet, menyatakan, “Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan memutus mata rantai kemiskinan. Kami mendukung penuh pelaksanaan program ini,” kata Made Slamet pada Senin 21 April 2025.
Politisi PDIP tersebut menegaskan, pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin sangat penting untuk mencegah kemiskinan diturunkan ke generasi berikutnya. Sekolah Rakyat, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut.
Made Slamet juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam menciptakan generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Program ini akan menyediakan pendidikan layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan konsep asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang merata. “Kami akan mendukung penuh agar Sekolah Rakyat dapat mengedukasi masyarakat miskin ekstrem, sehingga mereka tetap bisa bersekolah,” tegas Made Slamet.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah asrama gratis, dengan seluruh biaya pendidikan, makan, dan tempat tinggal ditanggung oleh negara. Program ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki keterampilan akademik, tetapi juga karakter yang baik dan dapat berperan sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Jenjang pendidikan yang tersedia mulai dari SD hingga SMA, dengan kurikulum yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan karakter. Sekolah Rakyat diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di perguruan tinggi dan berkontribusi dalam memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.
Berdasarkan data BPS NTB per Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB tercatat sebesar 2,04 persen, turun 0,6 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2,64 persen. Meskipun demikian, terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami kenaikan angka kemiskinan ekstrem, yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Bima. (ndi)
