Lombok (ekbisntb.com) – Beberapa pengemudi atau driver dan ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Persatuan Driver Online NTB melakukan aksi sweeping (penertiban) kepada beberapa driver on bid (menerima dan melayani pesanan) di depan Kantor Gubernur NTB pada Selasa 20 Mei 2025. Aksi itu dipicu lantaran beberapa driver online masih on bid di saat ratusan driver lain melakukan off bid (tidak menerima dan melayani pesanan) dalam rangka demonstrasi serentak di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Koordinator lapangan (Korlap) aksi demonstrasi, Rudy Santono saat diwawancarai wartawan, Selasa 20 Mei 2025.
“Betul. Itu sweeping untuk teman-teman online pada saat ini. Karena kami sudah menginstruksikan untuk offline gitu. Jadi tidak ada online hari ini. On bid-nya tidak ada. Jadi semua off bid tidak ada yang on bid,” ujarnya.
Meski beberapa driver yang ditertibkan tersebut tidak menggunakan atribut “hijau”, pihaknya mengetahui mereka adalah driver dari aplikasi pendeteksi khusus.
“Itu rata-rata kita tahu dari aplikasi kita sendiri. Kan kita ada aplikasi penumpang. Ketika mereka menjemput penumpang ya berarti mereka otomatis online. Nah itu yang mereka kita giring langsung ke sini semua,” ungkapnya.
Aksi penertiban tersebut menurutnya bertujuan untuk mempersatukan solidaritas sesama driver. Sebab, driver yang off bid hari ini tengah memperjuangkan hak-hak semua driver. “Untuk solidaritas untuk kita semua,” ucapnya pendek.
Meski demikian, ada beberapa driver yang menolak ditertibkan dan ikut melakukan aksi demonstrasi. Dari kejadian itu, tak sedikit yang berujung cek-cok.
“Memang. Karena mereka nganggep mereka itu posisinya benar. Benar dalam arti, mereka mencari nafkah buat keluarga. Teman-teman di sini pun punya keluarga. Kita pun, saya pun punya keluarga. Tapi, kita di sini untuk membela haknya teman-teman driver atau pun ojol. Kalau mereka enggak mau ikut serta yaudah silakan off kan aplikasi walaupun tidak ikut hadir di sini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, hari ini, Selasa 20 Mei 2025, seluruh Driver dan Ojol melangsungkan demonstrasi serentak di beberapa wilayah di Indonesia.
Di NTB sendiri, demonstrasi dilakukan di dua lokasi yakni di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor Gubernur NTB. Aksi yang diikuti oleh 400-an driver dan ojol tersebut untuk menuntut pemerintah agar menindak tegas perusahaan penyedia aplikasi atau aplikator yang memotong biaya aplikasi di luar regulasi.
Rudy menegaskan, pihaknya meminta agar regulasi terkait potongan biaya aplikasi ditegaskan kembali oleh pemerintah provinsi NTB. “Kalau tuntutan kita masih sama, jadi regulasi pemerintah itu harus ditegaskan untuk aplikator. Itu yang paling penting. Karena di sana di Permenhub yang 266 sama 1001 itu revisi itu sudah ditulis. Kalau potongan aplikator itu 15 persen plus 5 persen jadi totalnya 20 persen itu saja yang kita minta,” pungkasnya.
Selain menuntut penegasan atas regulasi, ia juga meminta supaya tarif dasar agar dinaikkan. “Dan tarif dasar itu harus naik di range Rp3.400 itu titik bawah dan Rp6.000 titik atas,” pungkasnya. (sib)
