Mataram (ekbisntb.com)-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar diskusi kelompok terpumpun untuk mengidentifikasi permasalahan di kawasan konservasi Pulau Gili Meno, Air, dan Trawangan (Gili Matra).
Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu di Mataram, Selasa, mengatakan Lombok Utara sebagai salah satu daerah di Provinsi NTB mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah dan sumber perekonomian masyarakat.
“Lombok Utara juga menjadi salah satu ikon pariwisata di Provinsi NTB, sekaligus sebagai wilayah dengan tingkat toleransi tinggi,” katanya.
Kawasan konservasi perairan nasional Gili Matra merupakan aset strategis yang perlu dijaga dan dirawat sehingga memiliki manfaat untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Saya mengapresiasi kegiatan FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, semoga memberikan manfaat, apa yang dihasilkan dapat diimplementasikan dan menghasilkan autput yang baik,” katanya.
Sektor pariwisata memiliki peran penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas suatu negara.
“Semua dapat mengidentifikasi dan mengetahui prioritas serta perencanaan permasalahan yang ada di kawasan konservasi Gili Matra,” katanya.
Nantinya, ujar dia, dapat dilakukan pembentukan satuan tugas dan sekretariat percepatan penanganan permasalahan di kawasan konservasi gili tersebut.
Koordinator Wilayah Kerja Kawasan Gili Tramena Martanina mengatakan tujuan diskusi untuk mendiskusikan dan merumuskan rencana aksi untuk permasalahan di Gili tersebut, khususnya tentang permasalahan yang mengancam degradasi terumbu karang.
“Semoga dengan FGD ini bisa menyatukan persepsi visi dan misi demi keberlangsungan ekosistem konservasi di gili,” katanya.
Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan di Lombok Utara akan menyatukan persepsi visi dan misi terkait dengan pengelolaan Gili Matra mulai dari hulu ke hilir yang harus terintegrasi.
“FGD telah menghasilkan kurang lebih 18 permasalahan prioritas dari masing-masing instansi,” katanya.(Ant)
