Mataram (ekbisntb.com)- Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi dimulai. Panitia Seleksi memastikan seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Ketua Tim Panitia Seleksi Sekda NTB, Prof. Riduan Mas’ud, menjelaskan bahwa tahapan awal seleksi diawali dengan pengkajian regulasi setelah terbitnya surat keputusan gubernur tentang pembentukan panitia seleksi.

- Iklan -

“Setelah SK keluar dari Pak Gubernur, kami mengkaji ketentuan umum dan ketentuan khusus, termasuk persyaratan pendaftaran. Setelah diputuskan bersama, barulah jadwal pendaftaran dan seleksi kami umumkan ke publik,” ujar Prof. Riduan, Sabtu (20/12/2025).

Pengumuman dan pendaftaran seleksi Sekda NTB dibuka sejak 6 hingga 20 Desember 2025. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi bkd.ntbprov.go.id atau asnkarier.bkn.go.id.

Panitia mencatat delapan orang telah melakukan registrasi sebagai bakal calon Sekda NTB. Menurut Prof. Ridwan, jumlah tersebut sudah memenuhi ketentuan minimal untuk melanjutkan proses seleksi.

“Minimal empat pendaftar baru seleksi bisa dilanjutkan. Karena ini sudah lebih dari empat, maka seluruh tahapan akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.

Setelah masa pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan seleksi administrasi dan validasi berkas, yang hasilnya dijadwalkan diumumkan pada 22 Desember 2025. Peserta yang lolos administrasi selanjutnya mengikuti uji kesehatan, kejiwaan, dan tes bebas narkoba pada 25–28 Desember 2025.

Tahapan berikutnya adalah penulisan makalah pada 29 Desember 2025, dilanjutkan dengan presentasi dan wawancara pada 30 Desember 2025. Dalam tahapan ini, peserta akan dinilai terkait kompetensi manajerial, kepemimpinan, serta pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan.

Khusus untuk pelaksanaan Penilaian Potensi, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosio Kultural bagi para peserta seleksi. Penilaian tersebut akan digelar di Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Jakarta, pada 22 hingga 24 Desember 2025, sebagai bagian dari tahapan penting dalam proses seleksi Sekretaris Daerah Provinsi NTB.

Prof. Riduan menegaskan bahwa mekanisme seleksi telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mengacu pada regulasi nasional.

“SOP seleksi ini sepenuhnya mengikuti aturan yang ada. Tim pansel terdiri dari tiga akademisi dan dua birokrat eselon I,” jelasnya.

Hasil seleksi daerah nantinya akan menghasilkan tiga besar calon Sekda yang akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk mengikuti penilaian potensi dan kompetensi manajerial serta sosial kultural. Penilaian tersebut akan digabung dengan hasil seleksi daerah sebagai dasar penetapan akhir.

“Kami berharap minggu kedua Januari sudah ada nama yang diajukan ke pusat. Jika sesuai jadwal, Januari sudah ada Sekda definitif,” ujar Prof. Riduan.

Ia menambahkan, seleksi Sekda NTB terbuka untuk umum dan tidak dibatasi hanya bagi aparatur dari dalam daerah. Panitia berharap dapat menjaring figur yang mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur serta menjadi penghubung efektif antara pemerintah daerah dan legislatif.

“Kami ingin mendapatkan pemimpin birokrasi yang kuat, mampu mengelola pemerintahan, dan mendukung percepatan program prioritas daerah ke depan,” ujarnya.(bul)