Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK)  Lombok Barat (Lobar) sekaligus Wakil Bupati (Wabup), Hj. Nurul Adha menyampaikan pihaknya telah memetakan data kemiskinan yang jumlahnya mencapai 12,65 persen dan miskin ekstrem sebesar 1,57 persen.

“Peta data kemiskinan dan miskin ekstrem ini sudah ada, tersebar di wilayah Sekotong, Lembar, Narmada, Gerung dan lainnya,” ungkap Hj. Nurul Adha, kemarin.

- Iklan -

Pihaknya juga sedang mematangkan konsep kerjanya. Sebab tidak ingin anggaran banyak menyebar kemana-mana untuk penanganan kemiskinan ini, tapi tidak fokus pada sasaran.

Acuan data berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Mensos melalui Surat Keputusan. DTSEN ini kata dia yang akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinsos mengandeng BPS. Validasi data ini pun dianggarkan oleh pemkab. Data yang diverifikasi ini Desil 1 dan 2, yang jumlahnya puluhan ribu KK.

Setelah mendapatkan data pasti sebagai acuan, ia pun akan mengajak semua OPD terkait agar dalam melakukan intervensi program harus fokus pada data. Jangan sampai, OPD melakukan intervensi pada warga tidak miskin. “Bagaimana mau keluar ini dari kemiskinan, harus acuan semua fokus pada data kemiskinan,” imbuhnya.

Tidak hanya OPD, namun Baznas, NGO, perbankan atau pihak lain diajak untuk ambil bagian penanganan intervensi agar mengacu data tersebut supaya cepat menyelesaikan kemiskinan ini. Terkait harapan DPRD agar petugas pendapatan profesional,  Wabup memastikan itu dilakukan secara profesional. Itu sebabnya, pihak Pemkab Lobar melibatkan BPS supaya cara kerjanya profesional, sistem dan metode kerja akademis dan parameter Itu ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimonitor juga oleh BPS. (her)