Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati menyerukan ajakan kepada Pemkot Mataram untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di daerah ini. ‘’Kita ingin bagaimana supaya kemiskinan ektrem ini ditekan seminimal mungkin,’’ ujarnya kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, pekan kemarin.
Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini menyadari bahwa untuk menjadikan kemiskinan ektrem ini nol, tentu bukan perkara mudah. Tetapi paling tidak dengan maraknya bantuan yang turun dari pemerintah melalui Dinas Sosial, dapat meringankan beban masyarakat.
Mirdiati menekankan, bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat harus tepat sasaran. ‘’Yang dapat bantuan ini harus yang benar-benar miskin, sehingga dia layak dibantu,’’ tegasnya. Fenomena di lapangan, lanjut dia, ada kesan bahwa masyarakat yang mendapat bantuan adalah orang yang sama.
‘’Jadi keluhan di bawah saat kita turun ke masyarakat, yang dapat bantuan yang itu-itu saja,’’ katanya menirukan pengakuan warga. Mirdiati pesimis angka kemiskinan bisa turun signifikan kalau yang diintervensi adalah data yang sama. Seharusnya, politisi Partai Gerindra ini, ada pemerataan pemberian bantuan, sehingga berdampak pula penurunan angka stunting di daerah ini.
Mirdiati mengatakan, bahwa stunting tidak terlepas dari persoalan ekonomi masyarakat. ‘’Kalau ekonominya di bawah standar, tentu masyarakat juga akan kesulitan dalam hal pemenuhan gizi keluarga,’’ ucapnya. Oleh karena itu, dia mendorong dilakukannya pembaruan data penerima bantuan. ‘’Jadi kalau yang diberikan bantuan yang itu-itu saja, ini rawan menimbulkan kemiskinan baru dan menambah angka stunting,’’ terangnya.
Pada bagian lain, masyarakat yang perekonomiannya sudah membaik, diminta jujur. Sehingga, bantuan tersebut bisa bergeser kepada masyarakat lainnya yang layak dibantu. Seperti diketahui, data penerima bantuan di Kota Mataram berasal dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Usulan data penerima bantuan ini berasal dari lingkungan yang dibawa ke musyarawah kelurahan.
‘’Nah di situlah harusnya kita tegas. Kalau warga sudah mapan secara ekonomi, coret dia. Keluarkan dia dari DTKS. Begitu juga sebaliknya, lingkungan jangan tutup mata terhadap warga yang benar-benar layak dibantu namun tidak masuk dalam DTKS,’’ pungkasnya. (fit)
