Lombok (ekbisntb.com) – Menyikapi laporan masyarakat mengenai kelangkaan elpiji 3 kg di sejumlah wilayah di Provinsi NTB, Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB bersama Pertamina dan Polda NTB melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBE dan beberapa pangkalan di Kota Mataram.
Kepala Disdag Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., menjelaskan sidak ini untuk memastikan ketersediaan dan distribusi gas bersubsidi tersebut kembali normal. “Sidak yang dilakukan di SPBE menunjukkan bahwa stok tabung gas terpantau masih dalam jumlah aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima ekbisntb.com, Selasa 17 Juni 2025.
Hasil dari kegiatan peninjauan lapangan, ujarnya, dugaan sementara penyebab kelangkaan tabung gas bersubsidi dikarenakan beberapa hal. Pertama adanya lonjakan permintaan di masyarakat, terutama untuk kebutuhan perayaan hari besar keagamaan serta adanya keterlambatan distribusi yang terjadi selama libur panjang, sehingga sempat terjadi kekosongan di beberapa pangkalan. Namun, saat ini telah dilakukan pantauan pemerataan pendistribusian untuk memastikan ketersediaan tabung gas subsidi bagi masyarakat.
Sidak yang dilakukan ini juga memberikan informasi mengenai distribusi harga gas subsidi di Kota Mataram. Harga tabung gas 12kg di Pangkalan Sweta dan yaitu Rp 192.000/tabung dan Rp18.000/tabung untuk tabung gas 3kg dengan pendistribusian tabung gas elpiji ke agen dilakukan 3 kali seminggu dengan kuota 100-160 tabung sekali pengiriman. Harga elpiji di agen elpiji Dasan Agung untuk tabung gas 3kg yaitu Rp18.000/tabung pengiriman dilakukan setiap hari dalam jumlah 100-150 tabung dan kemudian disalurkan ke pengecer. Untuk Pangkalan Ampenan, pendistribusian dilakukan hampir setiap hari dengan jumlah 50-60 tabung gas per hari dengan harga yang sama yaitu Rp18.000/tabung.
“Dinas Perdagangan Provinsi NTB berkomitmen untuk memastikan ketersediaan elpiji 3kg bagi masyarakat miskin dan usaha mikro yang memang berhak menerima serta mengajak semua pihak untuk mendukung penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini. (ham)
