Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tetap berusaha untuk mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC). Meski di tengah keterbatasan fiskal, Lotim tetap menanggung iuran Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 230 ribu warga Lotim dengan mengalokasikan dana Rp 99 miliar.
Pemkab Lotim menandatangani kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Selong dalam rangka mencapai UHC tersebut.
Menjawab wartawan di ruang kerjanya usai meneken kerjasama tersebut, Bupati Lotim H. Haerul Warisin mengatakan perlu mengecek juga data detail keberadaan peserta. Disinyalir, masih ada data yang meninggal dunia yang masuk daftar dibayar iuran JKN tiap bulannya tersebut.
Bupati sudah meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan verifikasi data detail penerima bantuan iuran JKN APBD tersebut, sehingga benar-benar tepat sasaran.
Bupati Lotim, juga mempertanyakan model penyakit apa saja yang bisa ditanggulangi oleh BPJS Kesehatan. Banyak dari masyarakat yang mengeluh, karena BPJS Kesehatan hanya menanggung obat tertentu dan hanya layanan kamar di fasilitas kesehatan.
Bupati pun meminta kepada BPJS Kesehatan agar diberikan keringanan kepada masyarakat miskin. Masyarakat Lotim ditanggung BPJS Kesehatan, tapi karena tak punya kartu, kemudian oleh fasilitas kesehatan dijadikan pasien umum.
Kapala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani mengatakan penandatanganan kerjasama lanjutan untuk masyakarat yang didaftarkan Pemda Lotim. Masyarakat yang didaftarkan Pemda Lotim sebanyak 230 ribu jiwa penduduk Lotim. ‘’Hanya saja, total keaktifan masih jadi hal yang perlu ditingkatkan. Saat ini, Lotim 75 persen yang aktif. Target nasional keaktifan 80 persen. Kita bergerak ke 80 persen. Sisa 4 persen lagi,’’ terangnya.
Adanya komitmen kerjasama lanjutan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan keaktifan masyarakat, termasuk semua segmen kepesertaan. “Karena memang ada yang belum bayar iuran dan lainnya,” imbuhnya.
Pihaknya memberikan apresiasi pada Bupati Lotim yang mendukung penuh program JKN. Apalagi kebijakan pemda sudah mengacu pada perbaikan kualitas layanan. Pemda Lotim sudah menjadi salah satu daerah yang mendapat predikat UHC sejak 2023. “Tahun 2025, kita harus komitmen lebih kuat., harapannya terus bertumbuh jumlah kepesertaan,” ungkapnya. (rus)
