KETUA Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Barat (NTB) sekaligus Ketua GSN NTB, H. Faurani, mendorong partsisipasi masyarakat di NTB untuk ambil bagian dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen, termasuk kelompok usaha dan masyarakat, sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal.
“Siapapun bisa terlibat, baik secara personal maupun kelompok usaha, termasuk komunitas ibu-ibu seperti PIM (Perempuan Indonesia Maju) yang sudah cukup aktif. Kami berharap PIM juga mulai membangun dapur-dapur mandiri agar program pemerintah ini berjalan maksimal,” ujar Faurani saat memberikan sosialisasi MBG sekaligus buka puasa bersama PIM, Sabtu 15 Maret 2025.
Baru-baru ini, KADIN Indonesia menggelar buka puasa bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu yang menjadi bahasan penting adalah pelaksanaan program MBG.
Faurani menjelaskan, dibutuhkan lebih dari 300 unit dapur MBG di NTB. Efek domino dari program ini diyakini dapat menghidupkan berbagai sektor usaha, seperti tukang sayur, pedagang bumbu, hingga pemasok bahan pokok lainnya.
“Bayangkan jika program ini berjalan dengan baik, akan ada lebih dari Rp4 triliun per tahun yang beredar di masyarakat. Dana ini akan mengalir ke bawah, mendukung kehidupan para pelaku usaha kecil, sehingga dampak ekonominya bisa sangat besar,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan dapur bisa dilakukan dengan fleksibel, baik dengan membangun dari nol maupun memanfaatkan bangunan yang sudah ada.
“Dapur ini bisa dibangun dari nol jika ada lahan, tapi bisa juga menggunakan rumah atau restoran yang memenuhi syarat. Bahkan, cafe yang sudah tutup pun bisa dimanfaatkan. Tidak perlu takut soal biaya, karena tidak semahal yang dibayangkan. Jika dulu diperkirakan butuh Rp2 miliar untuk satu dapur, sekarang dengan Rp500 jutaan saja sudah bisa jalan,” jelasnya.
Faurani juga memastikan bahwa program ini memiliki standar yang jelas dan tidak serumit yang dibayangkan. Bank pun siap memberikan dukungan bagi para pelaku usaha yang ingin terlibat dalam pengembangan dapur ini.
“Program ini sudah ada dananya, jangan takut tidak terbayar. Ini program dari Presiden, dan kami akan membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada,” pungkasnya.
Faurani juga mengingatkan agar peluang ekonomi ini tidak dimanfaatkan oleh pengusaha luar. Karenanya, ia berharap pengusaha lokal bisa ikut ambil bagian dalam program ini.
“Saya khawatir jika pengusaha dari luar masuk dan mengambil alih manfaat program ini. uangnya tidak maksimal berputar di NTB. Karena itu, saya mengajak pengusaha-pengusaha lokal untuk berkontribusi. Jika sudah ada kontrak dapur, bank pun akan masuk untuk memberikan akses modal,” jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa dapur MBG tidak hanya sebatas penyediaan makanan, tetapi juga membuka peluang usaha lain, seperti penyediaan bahan baku dan kebutuhan logistik lainnya. Dengan demikian, perekonomian NTB bisa semakin mandiri dan tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Kami ingin memastikan agar bahan baku tetap berasal dari NTB. Jangan sampai kita harus mengimpor dari luar. Ini penting agar perputaran uang tetap ada di daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi menegaskan PIM juga ikut dalam program MBG dengan menyiapkan dapur MBG. “Saat ini sudah ready tiga dapur,” katanya.
Selain dapur, PIM yang didominasi oleh pengusaha-pengusaha perempuan ini juga tengah menginventarisir anggotanya untuk menjadi pemasok bahan baku dapur MBG, mulai dari sayur-sayuran, telur, ayam, dan sejenisnya.(bul)
