Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI, Drs. Samsul Widodo, M.A., mendorong agar seluruh desa – termasuk di Kabupaten Lombok Utara (KLU) meningkatkan kebersihan lingkungan. Hal ini tidak lepas dari porsi anggaran Dana Desa (DD) yang cukup besar untuk mencapai tujuan tersebut.
“DANA Desa sejak tahun 2015 hingga 2025 totalnya mencapai Rp 600 triliun dan setiap tahun teralokasi Rp 71 triliun untuk 75.265 desa,” sebut Samsul, saat mengikuti Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Teluk Nara, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Sabtu 15 Februari 2025.
Dijelaskan, dari pagu DD yang ada, Pemdes diharuskan untuk menggunakan anggaran kepada beberapa item yang telah ditentukan. Meliputi, minimal 20 persen DD untuk Ketahanan Pangan, maksimal 15 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, 3 persen untuk operasional Pemdes. Selebihnya atau sekitar 62 persen diperuntukkan untuk berbagai kegiatan, termasuk desa wisata dan desa bebas sampah.
Oleh karenanya, Samsul mengingatkan kepada pemangku kebijakan di daerah baik di tingkat kabupaten maupun desa agar mendorong terwujudnya Desa Wisata Bebas Sampah. Dirjen berharap dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemangku kebijakan melibatkan stakeholder.
“Saya berharap agar semua stakeholder mendorong terbentuknya desa wisata yang bebas sampah, sehingga adanya koordinasi internal di Kabupaten bisa terbangun sehingga tersebar di seluruh desa agar menjadi desa wisata yang bebas sampah,” ungkapnya.
Ia menyambung, Kementerian Desa PDT bersama Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyusun pedoman untuk pengembangan desa bebas sampah. Kebijakan itu ditargetkan rampung tahun ini yang akan ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Desa dan PDT.
“Setelah ada pedoman, kami sebarkan langsung kepada seluruh desa, termasuk pendamping-pendamping desa agar mereka bisa mendampingi saat menyusun APBDes,” tambahnya.
Kesempatan yang sama, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., menyampaikan persoalan sampah merupakan isu global yang tidak hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi sangat berpengaruh terhadap kesehatan.
“Melalui aksi Desa Bebas Sampah, dan Hari Peduli Sampah Nasional, kami ingin menunjukan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan kelestarian lingkungan dengan mengelola sampah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Djohan menguatkan, peran pemerintah Desa dalam menjaga keberlangsungan lingkungan sangatlah penting. Pemdes dapat melibatkan masyarakat desa dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui kewenangan yang ada.
“Kami juga terus berupaya mendorong dan mendukung program-program yang dapat memperdayakan masyarakat desa seperti, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi,” sambungnya.
Ia menambahkan, Lombok Utara sebagai destinasi wisata internasional tentunya harus memulai pengelolaan lingkungan yang ramah bagi wisatawan. Objek wisata tidak hanya harus bebas sampah, peran pelaku wisata dan wisatawan dalam menerapkan zero waste juga sangat penting untuk mendukung lingkungan yang sehat.
“Sebagai daerah yang potensi wisata alamnya tinggi, kami bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kelestarian alam, dan kami ingin menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandas Djohan. (ari)
