Jalan Lingkar Utara Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dirancang 10 tahun lalu dan mulai dibangun bertahap sejak tahun 2024 lalu, diharapkan dapat berlanjut. Pasalnya, infrastruktur penghubung antar desa dan antar kecamatan di KLU ini memiliki implikasi yang luas, baik mobilitas transportasi maupun mobilitas ekonomi.
Kepala Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Fakhrudin, mendorong agar Pemda KLU melanjutkan pembangunan Jalan lingkar Utara meski secara bertahap. Paling tidak, kata dia, alokasi anggaran yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 4,35 miliar lebih pada 2024 lalu dapat dilanjutkan. Menurut Fakhrudin, akses titik nol dari Desa Sokong, menuju Desa Tanjung dapat dituntaskan hingga ke Desa Jenggala.
“Jalan ini bukan hanya sebagai akses penghubung antar desa, tetapi juga memiliki potensi luar biasa dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Fakhrudin, kemarin.
Ia optimis dengan terbangunnya infrastruktur jalan dua jalur ini, akan mendorong masyarakat desa untuk membangun layanan ekonomi baru. Lokasi jalan yang tidak jauh dari pantai menjadi magnet bagi tumbuhnya investasi baru baik skala lokal (perdagangan dan kuliner) maupun investasi skala nasional dan internasional (dalam bentuk perhotelan).
Harapan Fakhrudin, pembangunan jalan lingkar utara ini dapat dilanjutkan kendati tantangan pengelolaan keuangan daerah saat ini adalah efisiensi anggaran. Pihaknya berharap besar, Pemda mendorong ekspansi ekonomi dengan tumbuhnya akses baru dalam bidang perdagangan dan kuliner.
“Kita menyadari keterbatasan anggaran daerah, namun demikian kita tetap berharap agar pemerintah tetap memberikan prioritas pada pembangunan jalan ini,” sambung dia.
Sebagai gambaran kata dia, akses titik nol jalan lingkar telah dikerjakan pada 2024. Dengan terbangunnya jalan ini, kondisi infrastruktur dan wilayah di sekitarnya seperti wisata Pantai Impos menjadi lebih baik. Peningkatan kualitas serupa tentu akan dirasakan oleh masyarakat desa yang dilalui Jalan Lingkar jika pembangunannya dilanjutkan.
“Mungkin ini dilakukan secara bertahap, tapi seharusnya kita bisa mengalokasikan anggaran, misalnya untuk jalur Tanjung-Jenggala, karena ini sudah lama diharapkan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fakhrudin menjelaskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan, pihak desa telah mengusulkan pembangunan jalan lingkar utara.
Namun, menurutnya, pemerintah menyebut bahwa proyek ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kendati demikian, ia menilai bahwa jika tanpa pembangunan jembatan dan hanya pengaspalan saja, proyek ini tetap bisa direalisasikan dengan anggaran yang lebih kecil.
“Pembangunan jembatan memang memerlukan anggaran besar, tetapi jika kita hanya fokus pada jalur Tanjung-Jenggala, sebenarnya anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat agar memiliki jalur alternatif yang lebih baik,” tandasnya. (ari)
