Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan sebanyak 21 ton beras cadangan pangan untuk mengantisipasi dampak bencana yang kemungkinan dapat terjadi selama musim penghujan tahun ini.

Kepala DKP KSB, Amin Sudiono mengatakan, stok beras tersebut saat ini sudah tersedia dan setiap waktu dapat disalurkan jika terjadi bencana. “Berasnya ready (siap) di gudang. Jadi seandainya ada bencana banjir misalnya, maka beras itu bisa disalurkan langsung ke warga terdampak,” katanya, Jumat 14 November 2025.

- Iklan -

Beras cadangan pangan itu menurut Amin, adalah pengadaan daerah. Dalam hal penanganan dampak bencana, sebenarnya pemerintah pusat telah menyedikan beras sebanyak 100 ton bagi tiap kabupaten/kota. Namun untuk mengakses bantuan pusat itu, status bencana harus dinyatakan menyeluruh atau sebagian besar wilayah terdampak.

“Jadi beras yang kita siapkan 21 ton itu kalau ada bencana skala kecil. Contoh karena angin kencang dan ombak besar, nelayan tidak bisa melalut. Nah kita bisa bantu dengan beras itu,” papar Amin.

Berdasarkan pengalaman penanganan dampak bencana selama ini, diungkapkan Amin, pada kondisi bencana terjadi secara meluas, kebutuhan bantuan pangan (beras) dapat mencapai ratusan ton. “Sekitar tahun 2021 pernah terjadi banjir hanpir di seluruh kecamatan. Dan kalau tidak salah kita salurkan beras untuk membantu warga terdampak sampai 112 ton,” ujarnya seraya mengurai ketentuan penyaluran bantuan pangan untuk penanganan dampak bencana.

“Standar bantuan bencana itu 250 gram/kapita/hari. Dan biasanya diberikan selama tujuh hari kepada warga terdampak,” sambung Dion sapaan akrabnya.

Selanjutnya, mantan kepala Dinas Koperindag KSB ini menyebutkan, saat ini ada standar baru yang ditetapkan daerah untuk kebutuhan cadangan pangan. Merunu Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah yang baru disahkan oleh DPRD di bulan Juli 2025 lalu. Bahwa stok cadangan pangan daerah yang harus tetap tersedia yakni berkisar sekitar 65 hingga 70 ton. Beras sebanyak itu ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah masyarakat KSB terkini.

“Kalau mengacu aturan itu, maka yang 21 ton sekarang tidak relevan lagi. Tapi bertahap ke depan akan kita cukupkan. Tahun depan kita akan tambah 5 ton di awal tahun sampai akhirnya bisa kita penuhi standar baru cadangan pangan daerah itu,” tukasnya. (bug)