Lombok (ekbisntb.com) – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengungkapkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah mematangkan rencana pembangunan jalan tembus atau bypass yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Proyek strategis tersebut ditaksir menelan biaya lebih dari Rp10 triliun.

Menurut Mori dijumpai di Mataram, Senin, 15 September 2025 menyampaikan, gagasan membuka jalur alternatif menuju Pelabuhan Kayangan sebenarnya telah muncul sejak sekitar 10 tahun lalu. Namun, baru pada masa kepemimpinan Gubernur NTB saat ini, ide itu mulai diwujudkan dengan penyusunan dokumen perencanaan (DED).
“Pak Gubernur ingin mewujudkan jalan tembus dari Lembar sampai Kayangan. Saat ini provinsi sudah menyusun DED sebagai bentuk keseriusan,” kata Mori Hanafi.

- Iklan -

Ia menjelaskan, tingkat kemantapan jalan nasional di NTB telah mencapai lebih dari 95 persen. Namun, kepadatan lalu lintas, khususnya jalur menuju pelabuhan, membutuhkan solusi jangka panjang. Jalan provinsi dan kabupaten/kota masih memiliki keterbatasan, sehingga pembangunan bypass dinilai mendesak.
“Perkiraan anggaran di atas Rp10 triliun. Polanya bisa sharing, misalnya pembebasan lahan oleh provinsi bersama kabupaten/kota, sedangkan pembangunan fisik oleh pemerintah pusat. Kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Rencana proyek jalan bypass ini akan melewati tiga daerah: Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Mori memastikan, Komisi V DPR RI akan mengawal usulan tersebut agar dapat masuk dalam program strategis nasional dan mendapat dukungan APBN.

Meski demikian, ia mengakui pembahasan teknis dengan pemerintah pusat belum dilakukan secara rinci.
“Prinsipnya Menteri PUPR dan Menko sudah oke, tapi tidak cukup sampai di situ. Perlu tindak lanjut dan keseriusan bersama. Dan harus konsisten dikawal,” tegas Ketua KONI NTB ini.

Mori menambahkan, jalur alternatif ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan terutama pada musim puncak pengiriman barang dan arus penyeberangan. Selain mempercepat distribusi logistik, keberadaan bypass juga diyakini akan menunjang sektor pariwisata Lombok karena memperlancar akses ke destinasi di kawasan timur.

“Kami optimistis bisa diwujudkan kalau semua pihak bekerja sama. DPR akan kawal agar proyek ini tidak berhenti di dokumen. Begitu juga Pemprov NTB harus tetap mengawalnya supya bisa masuk dalam program pembangunan perioritas,” pungkas Mori.
“Kalau sekarang kan belum masuk (perioritas),” tandasnya.(bul)