PETANI garam di Lombok Barat (Lobar) yang terpusat di beberapa kecamatan yakni Sekotong dan Lembar membutuhkan Intervensi pemerintah. Pasalnya, kawasan pesisir ini menjadi salah satu lokus kemiskinan ekstrem yang jumlahnya meningkat di Lobar. Diharapkan, dengan intervensi petani garam, bisa mengurangi kemiskinan ekstrem dan pengangguran di wilayah tersebut.
Badrun Tammam, Ketua Koperasi Bina Laut Kecamatan Sekotong menyebutkan jumlah petani garam di wilayah setempat mencapai 200 orang lebih. Para petani ini terdiri dari petani garam gioisololator, petani garam halus dan garam kasar. Luas lahan yang potensial dikembangkan untuk pengembangan garam mencapai 600-700 hektare. Namun yang baru bisa digarap 300-400 hektare untuk petani garam halus dan garam kasar. Sedangkan untuk gioisolator baru 65 hektare.
Jumlah produksi sekali panen, ditarget 1.000 ton, namun bisa mencapai 700 ton karena kondisi cuaca. “Kalau maksimal dapat kita 1.500 ton,”sebutnya.
Produksi garam halus atau iodium ditarget 25-30 ton per bulan. Sedangkan untuk gioisolator mencapai 700 ton per sekali panen. Hasil panen garam ini ditampung di gudang, sehingga harga tetap normal. Tidak ada monopoli harga di pasaran.
Diakuimya, kawasan pesisir memang identik dengan kemiskinan ekstrem, sehingga salah satu upaya yang dilakukan Pemkab adalah perlu meningkatkan intervensi terhadap pengembangan garam ini.
Program pengembangan garam ini sangat dirasakan warga sekitar, seperti halnya pembelian garam oleh ASN Pemkab Lobar. Itu bisa meningkatkan derajat hidup warga. Yang tadinya tidak bisa sekolah, bisa sekolah ke jenjang lebih tinggi. Artinya dari sisi kesejahteraan warga bisa terangkat, sehingga bisa menyekolahkan anaknya.
Sejauh ini, garam petani di wilayah itu diserap untuk industri olahan air PDAM. “Ada juga dibeli untuk penggemukan sapi, pemindangan, pengawetan. Bisa juga untuk pembasmi hama,” ujarnya.
Garam yang diproduksi petani belum merambah ke pasar modern. Karena terkendala pembelian garam yang belum sesuai harapan petani. Ia sendiri mendukung kalau Pemkab dalam hal ini Dinas Keluatan dan Perikanan yang mengembangkan lahan tambak menjadi garam.
Ke depan ia berharap kalau ingin mendapatkan nilai tambah garam, perlu dikembangkan untuk obat sehingga bisa masuk ke Kimia Farma. “Itu perlu kita kejar ke arah itu,”imbuhnya.
Dari sisi legalitas sendiri garam sudah lumayan memadai. Dari sisi merk, kemasan dan SNI serta BPOM. “Yang perlu diintervensi ke depan,, imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Lobar H Ahmad Rozi mengatakan garam di Lobar ada dua jenis. Yaitu garam tambak dan garam rebus untuk konsumsi. Garam olahan tambak pemasarannya tetap ada bahkan sampai kekurangan produksi. Karena petani sudah ada kerja sama dengan perusahaan daerah sehingga harganya normal dan menguntungkan petani garam di Lobar.
“Kita masih kekurangan garam. Apalagi pada musim hujan. Itu makanya kita punya gudang garam nasional dan beberapa gudang yang lainya untuk penyimpanan garam yang digunakan menutupi kekerangan garam pada waktu musim hujan,” terangnya.
Ke depan untuk meningkatkan produksi garam, ia berinovasi dengan mengubah tambak budidaya milik dinas menjadi tambak garam. “Karena memang garam keuntungannya 50 sd 60 persene setahun dalam dua siklus. Kalau budidaya keuntungannya hanya 20 persen,” sebutnya. (her)
