Mataram (Ekbis NTB) – Pemprov NTB segera menetapkan status darurat kekeringan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kekeringan ekstrem yang potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad labal, menginstruksikan segera menetapkan status darurat serta memperkuat langkah pencegahan menyeluruh menjelang puncak musim hujan. Instruksi tersebut disampaikan Gubernur lqbal saat memimpin Rapat Pembahasan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)/Hujan Buatan di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa 13 Oktober 2026.
“Kedaruratan kekeringan dan karhutla harus segera ditetapkan. Penetapan status darurat ini sekaligus juga untuk penetapan preventif. Jangan bereaksi terhadap bencana saja, tetapi prevention-nya kurang,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Gubernur memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD NTB segera menerbitkan Surat Edaran (SE) ke kabupaten/kota. SE tersebut meminta daerah mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November 2026. Hal ini mengingat Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) baru bisa dilakukan pada November mendatang. Pasokan air bersih bagi masyarakat harus diakselerasi, serta langkah antisipasi karhutla dan kebersihan saluran air harus segera dilakukan sebelum hujan turun.
Iqbal juga menyoroti efisiensi operasional. la menghubungi pihak Pertamina secara langsung untuk meminta dukungan pengalihan BBM kendaraan tangki air Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan Baznas dari Dex ke Solar subsidi. Langkah ini dilakukan agar penghematan anggaran BBM dapat dialokasikan untuk memperbanyak pembelian pasokan air bersih bagi masyarakat. “Peta sebaran air dan distribusi air harus sinkron biar tidak buang-buang solar atau bensin,” katanya.
Tak hanya fokus pada kekeringan, ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi banjir yang kerap berulang di sejumlah wilayah. la meminta BPBD dan dinas terkait untuk memperkuat simulasi evakuasi bencana bersama masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan tergenang.
“Kesiapan masyarakat di daerah yang selama ini langganan kena banjir harus dipastikan, termasuk simulasi evakuasi. Kesiapan kita menghadapi dan mitigasi harus matang. Pengalaman tahun lalu di Mataram yang kekurangan perahu karet harus dievaluasi, terutama perahu mesin agar bisa melawan arus. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang, khususnya di Bima,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa peningkatan status siaga menjadi darurat kekeringan dan karhutla disepakati mengingat empat kabupaten di NTB telah menetapkan status darurat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB serta mengajukan rencana Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Untuk dukungan awal, BPBD menyiapkan logistik senilai Rp500 juta dan operasional Rp500 juta, dengan prioritas kawasan Bima.
Di sisi lain, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG NTB, Nuga Putrantijo, mengungkapkan bahwa peluang curah hujan pada Oktober 2026 masih sangat kecil karena sedikitnya pembentukan awan di wilayah NTB.
“November baru bisa dilaksanakan modifikasi cuaca karena potensi awan hujan baru mulai terbentuk. Namun potensi musim hujan nanti curahnya akan tinggi dan potensi bencananya juga tinggi, terutama banjir,” paparnya.
Terkait pencegahan karhutla, Kepala DLHK NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi dan Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan mengonfirmasi bahwa pengawasan di wilayah rawan seperti Bima, Dompu, dan kawasan TNGR terus ditingkatkan dengan mengaktifkan masyarakat desa dan komunitas porter pendakian sebagai garda terdepan. (era)
