Lombok (ekbisntb.com) – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Barat menyambut positif kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan mengalihkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN untuk dikucurkan kembali sebagai kredit kepada masyarakat bawah.

Kebijakan ini diyakini mampu menggerakkan sektor riil sekaligus menjadi peluang emas bagi dunia usaha di daerah.
Pengurus Kadin NTB, H. Lalu Rizvi, menilai dana jumbo tersebut akan membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas skala bisnis.
“Kita harus siapkan diri, siapa yang punya proyek yang benar-benar feasible untuk ekspansi. Ada dana Rp200 triliun, kesiapan pengusaha kita bagaimana? Inilah yang kita dorong,” ujarnya, Jumat (13/9).

- Iklan -

Rizvi menjelaskan, kebijakan pemerintah pusat ini perlu direspons serius oleh pelaku usaha di NTB. Menurutnya, peluang sebesar ini tidak datang dua kali.
“Pengusaha itu harus bisa menangkap peluang. Modal saja tidak cukup, yang penting ada rencana proyek yang jelas, layak dibiayai, dan mampu memberi dampak bagi perekonomian,” katanya.

Kadin NTB, kata Rizvi, siap mengambil peran penting dalam memastikan para pelaku usaha di daerah benar-benar siap menyongsong momentum tersebut. Program pembinaan dan pendampingan akan diarahkan agar UMKM dan pelaku usaha menengah menjadi lebih profesional, sehat secara keuangan, dan memenuhi syarat untuk memperoleh kredit.
“Kita tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Kita harus mengubah mindset, memperbaiki tata kelola, dan memastikan proyek yang ditawarkan benar-benar berkualitas,” tegas Rizvi.

Menurutnya, langkah Menteri Keuangan membuka keran likuiditas bagi sektor riil merupakan angin segar di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Sekarang tinggal bagaimana kita di daerah, khususnya di NTB, mampu mengoptimalkan peluang ini untuk mempercepat pertumbuhan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.

Hal senada disampaikan pengurus Kadin NTB lainnya, H. Hasmudin. Ia menekankan pentingnya keberanian sekaligus kehati-hatian dalam memanfaatkan kesempatan tersebut.
“Pengusaha itu menangkap peluang, karena peluang tidak hadir dua kali. Tapi kita juga alergi dengan bisnis yang berhadapan dengan hukum. Artinya, kita harus memitigasi risiko agar langkah kita tetap aman secara regulasi,” jelasnya.

Hasmudin mengakui, selama beberapa tahun terakhir, dunia usaha di NTB menghadapi berbagai hambatan, mulai dari krisis akibat gempa bumi 2018 hingga pandemi Covid-19 yang memukul pertumbuhan ekonomi lokal. Dampak terbesarnya, banyak pengusaha kehilangan kelayakan kredit atau tidak lagi “bankable” di mata perbankan.
“Inilah yang sekarang harus disiapkan Kadin, bagaimana pelaku usaha bisa kembali sehat dan dipercaya bank,” tambahnya.
Ia menyebut, dengan kucuran dana Rp200 triliun ke bank-bank umum, kapasitas kredit perbankan akan meningkat signifikan.

“Ketika dana bank besar untuk dikucurkan, hukum pasar akan berlaku. Bank berlomba-lomba menawarkan kredit dengan bunga yang lebih lunak. Masyarakat dan pengusaha bisa mendapat akses pendanaan yang lebih mudah dan murah. Ini akan menggerakkan ekonomi di bawah,” urainya.

Hasmudin menambahkan, kehadiran Kadin sebagai wadah tunggal pengusaha Indonesia sangat penting untuk memastikan seluruh anggota mendapat informasi dan bimbingan yang tepat.
“Kadin harus menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi pelaku usaha agar siap memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai dana sebesar itu mengalir ke luar daerah karena kita tidak siap,” ujarnya.

Dengan momentum kebijakan baru ini, pengusaha NTB diharapkan lebih percaya diri untuk mengajukan pembiayaan, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal, baik di tingkat nasional maupun global.(bul)