Giri Menang (Suara NTB) – Warga miskin esktrem di Lombok Barat (Lobar) banyak tersebar di kawasan pesisir dan hutan yang ada di 14 desa mencakup tujuh kecamatan di wilayah setempat. Wilayah dengan jumlah jiwa 4.990 tersebut juga kategori rawan bencana. Pemkab pun sedang mematangkan konsep untuk penanganan miskin ekstrem ini agar intervensi yang dilakukan fokus dan tepat sasaran.

Aktivis dari Lembaga Masyarakat Transparansi Anggaran Samsul menyampaikan berdasarkan data yang diperoleh dari BPS memuat semua daerah kategori miskin dan miskin ekstrem di NTB. Termasuk,di Lobar terdapat 14 desa yang masuk kategori miskin ekstrem.

- Iklan -

‘’Dalam data itu terdapat variabel yang jelas. Di antara 14 desa itu dirinci, Desa Batulayar sebanyak 260 jiwa tinggal di kawasan hutan dan pesisir. Taman Ayu terdapat 296 Jiwa ada di non kawasan. Mekar Sari, ada 145 jiwa di kawasan hutan. Kuripan Utara, terdapat 304 jiwa di non kawasan,’’ ujarnya, Selasa 12 agustus 2025.

Kemudian 318 jiwa di Desa Labuan Tereng ada di kawasan hutan dan pesisir. Desa Mareje, terdapat 356 di kawasan hutan. Mareje Timur, terdapat 252 jiwa di kawasan hutan. Sekotong Timur, terdapat 446 berada di kawasan hutan. Batu Mekar, 467 jiwa ada di kawasan hutan. Lebah Sempage terdapat 261 jiwa di kawasan hutan. 347 jiwa warga Desa Sedau berada di kawasan hutan. Kedaro, terdapat 401 jiwa di kawasan hutan. Desa Pelangan, 491 Jiwa tinggal di kawasan hutan dan pesisir. Dan Desa Taman Baru, terdapat 412 jiwa di kawasan hutan.

Data ini, ungkapnya, berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Bahkan, pihaknya sempat keberatan hingga menanyakan ke pihak terkait, kenapa desa, seperti Batulayar justru masuk desa kategori miskin ekstrem. Dari jawaban pihak terkait bahwa warga di desa itu banyak warga tinggal di kawasan hutan. “Mereka tidak boleh membuat rumah permanen, ya jadinya terkorelasi,” imbuhnya.

Dikatakannya, data kemiskinan ekstrem ini diakses pihaknya karena menjadi salah satu bagian yang dipotret dari program mitigasi bencana yang akan dilakukan organisasi, salah satunya  PMI tempatnya bernaung.

Salah satu yang dipotret adalah penyebab masyarakat tidak mampu mengatasi bencananya karena miskin. “Untuk mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu apalagi mau mengurus bencana,”imbuhnya.

Dari potret ini, faktor warga miskin penyebab tidak sempat mengurus bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana.

Ia tidak kepentingan apa-apa dalam hal ini, justru ia ingin membantu. Pihaknya mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki kawasan yang rawan bencana ini. “Kepentingan kami itu, coba lihat (daerah miskin ekstrem ini rawan bencana),” jelasnya.

Kalau dilihat kawasan miskin ekstrem ini, seperti Kuripan, Sekotong rawan bencana banjir serta kekeringan. Begitupula daerah lain seperti Labuan Tereng dan Mareje, Kecamatan Lembar.

Anggota Komisi IV DPRD M Munib yang dikonfirmasi menyampaikan dari hasil pengamatan di lapangan seperti di wilayah pesisir dan kawasan hutan itu ekonominya tidak menggeliat. Di Batulayar misalnya, warga kawasan pesisir yang notabene nelayan sulit dari sisi perekonomian, karena kondisi sepi. Walaupun banyak tamu, namun itu tamu yang lalu lalang saja. “Sehingga memang dibutuhkan sentuhan-sentuhan, program dari pemerintah ini. Itu kita harapkan,” katanya.

Ia mendorong agar geliat ekonomi di wilayah pesisir ini dibangkitkan lagi. Yang terjadi saat ini, justru warga pesisir banyak yang eksodus atau keluar mencari mata pencaharian.  Politisi PPP itu meminta bentuk tindakan atau program nyata dari pemerintah ke warga pesisir ini.

Menurutnya, penanganan kemiskinan ini harus fokus pada sasaran. Data Pemkab Lobar di mana tempat dan warga miskin, bisa diintervensi secara spesifik.

Sementara itu Wakil Bupati Lobar Hj Nurul Adha mengatakan terkait percepatan pengentasan kemiskinan dan miskin ekstrem, pihaknya masih dalam pematangan konsep.  “Kemiskinan kita jumlahnya 12,65 persen dan ekstrem 1,57 persen. Peta datanya sudah ada, kantong kemiskinan kita ada Sekotong, Lembar, Narmada, Gerung,” sebutnya.

Pihaknya sedang membuat konsep kerja, supaya Intervensi fokus pada sasaran. Ia tidak ingin, anggaran besar menyebar kemana-mana, tapi tidak fokus pada sasarannya, atau bahkan salah Sasaran.

Pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data DTSEN yang nantinya dipergunakan sebagai acuan. Data yang diverifikasi ulang ini ada di Desil 1 dan 2. “Ini sedang dalam proses Verival ulang data ini,”imbuhnya.

Atas dasar data inilah nanti menjadi acuan semua OPD, Baznas, NGO, perbankan dan pihak lain untuk program penanganan intervensi terhadap sasaran sesuai data. (her)