Selong (ekbisntb.com)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atensi masalah pajak dan tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Persoalan mendasar di Gumi Selaparang itu coba ditelisik KPK dan membongkar akar masalahnya.
Demikian diungkapkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria menjawab media usai Rapat Koordinasi Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dengan Penjabat Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lotim yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lotim, Kamis 13 Juni 2024.
Pertemuan KPK dengan jajaran pemerintahan di Kabupaten Lotim itu, kata Dian Patria bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan pemanfaatan aset yang ada di Lotim.
Menurut Dian Patria, Kabupaten Lotim ini sudah cukup baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah di timur Indonesia, seperti Papua. Kasatgas Korsup Wilayah V yang berasal dari Papua ini memberikan nilai positif bagi NTB khususnya Kabupaten Lotim.
Pj Bupati dan Ketua DPRD Lotim dinilai sangat terbuka dengan mengungkapkan sejumlah persoalan di Lotim. Atensi terhadap pajak dan pajak MBLB ini, KPK siap memediasi jika terjadi masalah komunikasi antar kementerian dengan Pemkab atau dengan Pemprov.
Masalah tambang MBLB atau Galian C ini diketahui soal perizinan merupakan kewenangan provinsi. Galian C yang belum berizin bisa dipaksa tutup. KPK siap membantu pemda membuat layanan satu pintu dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten. “Kita bisa usulkan untuk dibuatkan One stop Service untuk pembuatan izin di Lotim agar tidak jauh-jauh ke Mataram,” imbuhnya.
Bicara tambang, sejauh ini memang memunculkan berbagai dampak. Berdampak pada lingkungan dan pertanian. KPK siap mengecek data data serta fakta-fakta lapangan terkait masalah tambang tersebut. Selain pajak dan tambang, termasuk masalah sumber air yang terus berkurang juga muncul dalam rapat koordinasi tersebut.
Pj Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik menyatakan, kehadiran KPK mengevaluasi berbagai persoalan penting di Lotim. Di antaranya, KPK memperlihatkan nilai indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah untuk Kabupaten Lotim. Pada tahun 2023 lalu Lotim mendapatkan nilai 82, dan pada tahun 2024 ini Lotim ditargetkan untuk bisa mencapai angka 90.
Soal pajak dan tambang MBLB diakui Pj Bupati kerap jadi soal. Hal ini katanya karena posisi Lotim yang lemah sebagai daerah tingkat Kabupaten.
Di depan Kasatgas Korsup Wilayah V Pj Bupati Lotim ini menyampaikan dengan terbuka semua persoalan Lotim. Termasuk masalah mata air di Ambung. Dikatakan, berani terbuka merupakan hal yang sangat bagus karena akan mempermudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut layanan publik.
Kehadiran KPK di Lotim dikatakan sangat besar pengaruhnya untuk bantu menyelesaikan hal-hal yang tersumbat. “Kita buka biar lebih terang benderang, karena yang paling penting nantinya adalah rekomendasinya,” imbuhnya. (rus)
