Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata NTB khawatir pariwisata di Gili Trawangan, Meno dan Air ditinggalkan oleh wisatawan, karena persoalan krisis air yang berkepanjangan khususnya di Gili Meno dalam beberapa waktu terakhir.
Keluhan tidak adanya air bersih ini bukan hanya datang dari warga sekitar ataupun pelaku usaha disana. Bahkan, wistawan yang berkunjung ke gili-gili tersohor di Lombok ini juga mulai mengeluhkan persoalan ini. Sebagaimana diketahui tiga Gili menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara (wisman) maupun domestik.
“Kami dari Dinas Pariwisata dan pelaku usaha industri Pariwisata khawatir banget (tamu kabur,red). Apalagi bentar lagi high season,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Maladi.
Diketahui, masalah krisis air bersih ini bermula sejak PT. BAL, perusahaan yang bekerja sama dengan PT. GNE, berhenti beroperasi akibat kasus hukum yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat).
Akibatnya, distribusi air bersih yang sebelumnya diproduksi oleh perusahaan tersebut terhenti, menyebabkan kawasan wisata strategis nasiomal di Lombok Utara ini tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan air bersih dalam beberapa minggu terakhir.
“Ini menjadi PR bersama antara kabupaten Lombok Utara dan pemprov NTB, termasuk pemerintah pusat. Bagaimana solusinya di Meno yang saat ini belum selesai agar bisa segera selesai. Ditambah di Trawangan juga,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemda KLU sendiri sudah mewacananakan penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang persoalan air bersih ini.
“Untuk penangan jangaka pendek berikutnya pemerintah NTB dalam hal ini pak gubernur dapat bersurat ke polda NTB atau kejaksaan yang terkait dengan kasus ini untuk dapat memperintahkan lagi direktur perusahaan PT BAL ini untuk dapat melanjutkan lagi proses operasional air laut menjadi air tawar,” imbuhnya.
Apalagi, pemerintah Lombok Utara yang memiliki lokus utama PAD besar dari retribusi wisata dari gili-gili ini, ditambah akomodasi 10 persen dan pajak, tentu dengan kesempatan bahwa yang utama dan terdepan menyelesaikan masalah ini adalah pemerintah kabupaten Lombok Utara.
“Kami pemprov NTB ini sebagai perwakilan pemerintah pusat, nanti apa masalahnya bisa juga lapor ke kami. Saya sudah sampaikan ke Bappenas bisa tidak di berikan anggaran kepada destinasi nasional kita, karena perjalanan pariwisata kita sudah bagus dari bali ke tiga Gili, dari Bali ke Senggigi,” demikian Jamal.(bul)
