PEMERINTAH Provinsi NTB terus berupaya mempermudah proses perizinan usaha tambak udang yang ada di Provinsi NTB. Selain itu, Pemprov NTB terus mengawasi tata kelola pertambakan yang ada, agar berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.
Hal tersebut menjadi poin pembahasan saat Rapat Konsolidasi Asosiasi Petambak Udang Indonesia (Shrimp Club Indonesia) yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, dan Ketua SCI NTB Suryadi, di Mataram Sabtu 11 Januari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas sinkronisasi data izin pertambakan di NTB yang terus dioptimalkan. Demi tercatatnya data perizinan tambak di pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga ke pusat untuk penyelarasan.
Pemprov NTB mendukung sektor pertambakan yang masuk ke dalam Asta Cita Presiden Prabowo Blue Ekonomi dan Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis.
“Oleh karenanya, produktivitas pertambakan akan terus ditingkatkan,”kata Sekda NTB.
Tak hanya itu, Pemprov NTB meningkatkan inovasi, kolaborasi, akselerasi, afirmasi, serta keberpihakan guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Diantaranya melalui sektor pertambakan yang kian hari kian meningkat produktivitasnya.
Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan dalam rangka sinergi dalam tata kelola pertambakan di Provinsi NTB yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB.
Forum ini bertujuan menciptakan tata kelola pertambakan yang lebih baik dengan membahas berbagai isu yang ada, terutama terkait perizinan dan tata ruang. Dengan langkah ini, diharapkan solusi terbaik dapat dirumuskan demi mendukung iklim investasi yang kondusif, pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, serta pemenuhan ketahanan pangan. Semua itu dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa sektor pertambakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tambak udang, misalnya, menjadi salah satu sektor potensial yang dapat menopang ketahanan pangan dan swasembada nasional. Ia berharap bahwa hasil dari rapat koordinasi ini dapat mewujudkan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan potensi pesisir dan laut di NTB.
Selanjutnya, Korsup Wilayah V KPK Bapak Dian Patria menjelaskan bahwa KPK hadir berperan untuk fungsi koordinasi dan supervisi. Potensi tambak di NTB ini memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang besar itu harus dijaga dan dikelola secara baik, transparan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku, serta perlunya kesamaan data kegiatan usaha pertambakan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Untuk itu, ia mendorong perlunya akserasi data kegiatan usaha pertambakan di NTB berbasis spasial dengan status perizinan lengkap.(ris)
