Lombok (ekbisntb.com) – Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur, ditunda. Pertimbangannya, selain memberatkan juga biayanya mahal. Sebagai gantinya, Pemprov NTB mengusulkan dibangun jalan bypass.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB H. Sadimin, ST., MT, Senin 11 Agustus 2025 mengakui, jika sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengusulkan pembangunan jalan tol ke pemerintah pusat. Namun kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda NTB ini, dari hasil perhitungan dan analisa pembangunan jalan tol ini, membutuhkan dana lebih dari Rp22 triliun. Sementara kondisi keuangan negara seperti ini, sehingga Pemprov NTB mengusulkan untuk membangun bypass yang nilainya jauh lebih murah.

- Iklan -

“Proyek bypass ini dinilai lebih cepat dari segi waktu serta lebih hemat dari segi anggaran. Anggaran untuk pembangunan jalan bypass hanya sekitar Rp3,5 triliun. Jauh berbeda dengan biaya pembangunan jalan tol yang menyentuh angka Rp22 triliun. Kalau menunggu itu (jalan tol entah kapan terealisasi). Kalau yang ini mudah-mudahan harapannya pada pemerintahan Prabowo – Gibran,” harapnya.

Sadimin menyebutkan, anggaran Rp 3,5 triliun ini sudah mencakup pembangunan jalan dan pembebasan lahan. Hal ini bisa dirinci dengan asumsi pembiayaan perbaikan bypass I sekitar Rp700 miliar, kemudian untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan dari Lombok Tengah menuju Pelabuhan Kayangan sekitar Rp2,8 triliun. ‘’Jadi totalnya Rp3,5 triliun sampai Rp3,6 trilun lah,’’ sebutnya.

Pembangunan bypass ini diharapkan tuntas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau pemerintahan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur  Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Ia mengatakan rencana pembangunan jalan bypass ini akan meneruskan jalan bypass dari Bundaran Gerung di Lombok Barat hingga ke jalan bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) Mandalika menuju Sirkuit Mandalika.

“Nanti ada jalur lambatnya itu sekitar 20,4 kilometer dari Bundaran Gerung sampai Bundaran BIL. Kemudian ditambah dari bypass Sengkol (arah Sirkuit Mandalika) sampai ke Pringgabaya, Lombok Timur,” katanya.

Sadimin mengatakan anggaran Rp3,5 triliun ini sudah mencakup pembangunan jalan dan pembebasan lahan termasuk anggaran untuk Detail Engineering Design (DED). Anggaran ini diajukan ke pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Semua anggarannya bersumber dari pusat menggunakan APBN,” ucapnya.

Rencana pengerjaan jalan bypass yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Kayangan ini akan dimulai tahun ini. Semula, kata dia, dana untuk feasibility study (FS) atau studi kelayakan Rp5 miliar untuk pembangunan jalan tol itu akan dialihkan untuk studi kelayakan pembangunan jalan bypass ini.

“Termasuklah mengurus dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal). Ya, tahun depan harapannya DED sama pembebasan lahan. Kemudian, tahun 2027-2029 sudah bisa masuk konstruksi dan selesai,” terang Sadimin.

Sadimin menambahkan pembangunan jalan bypass ini merupakan proyek jangka menengah. Untuk pembangunan jalan tol bakal tetap dikomunikasikan dengan pemerintah pusat sebagai alternatif pembangunan jangka panjang. Penundaan pembangunan jalan tol ini juga telah dikonsultasikan ke pemerintah pusat.

“Gubernur NTB sudah bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Insya Allah semua aman,” ucap Sadimin.

Lebih lanjut, ia menyatakan pembangunan jalan tol di NTB juga dinilai belum ramah bagi masyarakat NTB. Selain biaya besar dan waktu pengerjaan cukup lama. “Kurang ramah terhadap masyarakat, karena harus berbayar. Makanya solusi jangka menengah pakai jalan bypass,” ujarnya.

Untuk itu Sadimin menegaskan adanya proyek bypass dinilai mampu mengurai kemacetan di jalur yang ada mulai dari Kota Mataram hingga ke Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. ‘’Nanti harapannya mobil truk, mobil logistik tidak perlu lagi lewat jalan existing dari Kota Mataram ke Kayangan,’’ katanya. (ham)