Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menetapkan sembilan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dari sembilan arah kebijakan tersebut, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditegaskan sebagai lokomotif utama pembangunan kota dalam lima tahun mendatang.
Sembilan prioritas yang telah dirumuskan meliputi, Pendidikan Unggul dan Merata; Pelayanan Kesehatan Paripurna; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkualitas; Mataram Tangguh Ekonomi dan Inklusif; Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Mataram Tangguh Bencana dan Kondusif; Lingkungan Lestari dan Berkelanjutan; serta Infrastruktur Kota Layak Huni.
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, H. M. Ramdani, menyampaikan bahwa dari seluruh prioritas tersebut, pariwisata dan ekonomi kreatif diposisikan sebagai penggerak utama pembangunan.
“Cuman penekanannya nya itu di pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai lokomotif utamanya, karena didalam rencana jangka panjang itu, Kota Mataram itu adalah kota hub pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan NTB,” tuturnya saat diwawancara usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Rabu 11 Juni 2025.
Menurutnya, penetapan sembila prioritas ini merupakan hasil penyepakatan antara eksekutif dan legislatif, baik secara teknokratis maupun politis. Dokumen RPJMD yang sedang difinalisasi itu akan segera diserahkan ke DPRD Kota Mataram untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Setelah dokumen ini sudah clear, tadi ada penyepakatan menjadi rancangan akhir, yang akan diserahkan kepada DPRD, dan itu akan diperdakan. Kalau sudah perda itu bukan lagi keinginan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tapi keinginan semua masyarakat kota yang harus diwujudkan bersama dalam visi mewujudkan Mataram Harum,” terangnya.
Ramdani menekankan pentingnya konsistensi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan arah RPJMD, tanpa membuat visi-misi sendiri yang tidak selaras.
“Kalau menurut saya, kita tuntaskan rencana ini, kita pelajari bersama dan pahami bersama, itu menjadi rujukan. Semua OPD, jadi OPD mengeksekusi jangan buat visi dan misi baru, tetapi fokus pada apa yang disampaikan Pak Wali tadi,” tegasnya.
Ia juga menanggapi kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi yang diterapkan bersifat sementara dan tidak akan mengganggu pencapaian prioritas utama pembangunan. Ia menilai penting untuk memberi porsi anggaran lebih besar kepada OPD-OPD yang terkait langsung dengan sektor prioritas.
“Efisiensi ini kan sifatnya sementara, kita tidak tahu kelanjutan efisiensi ini seperti apa. Tetapi yang saya tangkap adalah pemerintah daerah fokus pada yang ingin dicapai. Jadi jangan sekadar bagi rata semua dinas. Harus ada OPD-OPD khusus yang diberi porsi lebih untuk mencapai target yang utama itu,” jelasnya.
Terkait dengan penganggaran, ia menyebut bahwa saat ini baru tahap perencanaan. Estimasi alokasi anggaran baru akan dimasukkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang.
“Untuk estimasi anggaran nanti di APBD, ini baru perencanaan,” pungkasnya.(hir)
