Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa, memastikan sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan sanggahan setelah data mereka dihapus sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat.

“Sudah ada yang melakukan sanggahan, tetapi untuk jumlah pastinya kami harus lihat data dulu dan datanya ada di kantor. Total kemarin yang dinonaktifkan ada 14.039 orang,” kata Kepala Disos melalui Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Syarifah kepada Suara NTB, Jumat 10 Oktober 2025.

- Iklan -

Ia melanjutkan, setelah masyarakat melakukan sanggahan belum tentu kartu BPJS-nya diaktifkan kembali melainkan tetap melalui proses verifikasi lebih lanjut. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan itu nantinya tepat sasaran.

“Hak masyarakat untuk melakukan sanggahan, tetapi apakah disetujui atau tidaknya bukan kewenangan daerah melainkan pusat dengan tetap melakukan verifikasi lanjutan,” ujarnya.

Ia pun menyebutkan, ada beberapa alasan sehingga dihapus yakni peserta ini tidak pernah menggunakan kartu peserta tersebut untuk berobat. Selain masalah itu, peserta ini juga diduga merupakan masyarakat yang berada diluar DTKS sesuai dengan syarat untuk menerima bantuan BPJS PBI pusat.

“Ruang sanggahan ini bisa dimanfaatkan dengan catatan kondisinya harus benar-benar masyarakat miskin. Karena kita pasti akan verifikasi kebenaran atas sanggahan yang dilakukan,” sebutnya.

Selain data tersebut, terdapat 14.000 peserta PBI Daerah yang dipindahkan menjadi kepesertaan PBI Pusat dan mereka tetap terlayani BPJS kesehatan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

“Total penerima PBI daerah sebanyak 109.396 pada bulan Mei menjadi 97.832 orang di bulan Juni lalu dengan jumlah yang imigrasi ke BPJS PBI Pusat sebanyak 14.000 orang warga,” tukasnya. (ils)