Lombok (ekbisntb.com) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada semester I tahun 2025 menunjukkan performa solid. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan dan belanja negara yang progresif. Sektor ekonomi non-tambang di NTB juga mencatat pertumbuhan positif, didukung oleh surplus perdagangan dan terkendalinya inflasi.

Kepala DJPB NTB, Ratih Hapsari, menyatakan bahwa kinerja APBN menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

- Iklan -

“Realisasi APBN di NTB menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap lini kehidupan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perlindungan sosial,” ujarnya.

Ekonomi Regional: Non-Tambang Tumbuh Positif

Meskipun secara keseluruhan ekonomi NTB terkontraksi -1,47% (y-on-y) akibat dampak sektor tambang, sektor non-tambang justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,57% (y-on-y). Ini menandakan geliat ekonomi masyarakat tetap kuat di sektor-sektor produktif.

Neraca perdagangan NTB juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan surplus kumulatif mencapai US$16,64 juta hingga Juni 2025. Ekspor pada bulan Juni sendiri mencapai US$90,16 juta, jauh melampaui impor yang hanya US$33,75 juta.

Stabilitas harga terjaga dengan inflasi tahunan terkendali di angka 2,51%. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) di angka 124,13 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di angka 107,19 menunjukkan kesejahteraan petani dan nelayan yang membaik.

Realisasi APBN: Pendapatan dan Belanja Tumbuh Sesuai Target

Hingga akhir Juni 2025, realisasi pendapatan negara di NTB mencapai Rp1,73 triliun (40,2% dari target). Pendapatan ini disumbang dari pajak sebesar Rp1,28 triliun, kepabeanan dan cukai Rp55,45 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp395 miliar.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp12,25 triliun (44,56% dari pagu). Belanja ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2,92 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,33 triliun.

Penyaluran TKD, terutama Dana Desa sebesar Rp666,53 miliar, berperan penting dalam pembangunan desa dan penanganan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan sosial, seperti: Bantuan Pangan Non-Tunai: Rp736,54 miliar untuk 1,37 juta keluarga. Program Keluarga Harapan (PKH): Rp389,44 miliar untuk 557,2 ribu keluarga. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Rp48,53 miliar untuk 21.030 keluarga.

Proyeksi Optimistis untuk Semester II 2025

Ratih Hapsari memproyeksikan penerimaan negara di NTB pada paruh kedua tahun 2025 akan mencapai Rp1,3 triliun. Proyeksi ini didasarkan pada tren positif semester pertama, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan efektivitas digitalisasi layanan perpajakan.

Sementara itu, total belanja K/L diperkirakan mencapai Rp3,86 triliun, dengan penyaluran TKD diperkirakan sebesar Rp10,01 triliun. Angka ini menuntut percepatan penyerapan anggaran dari pemerintah daerah dan satuan kerja untuk memastikan dana dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.(bul)