Sumbawa Besar (ekbisntb.com)-Pemkab Sumbawa, memastikan data dukung untuk menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) pengembangan klaster pangan akuatik komoditas unggulan udang sudah siap dan telah ditetapkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Kalau untuk data dukung PSN udang sudah siap tinggal kita menunggu persetujuan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Apalagi pengembangan udang ini sudah masuk dalam RPJMN 2025-2029 alinea IV,” Kata Kepala Bappeda Litbang Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, Kamis (10/7).
Dia melanjutkan, berdasarkan hasil informasi terakhir pemerintah pusat mendorong agar udang Sumbawa bisa masuk dalam skema non PSN. Mengingat untuk skema PSN membutuhkan waktu yang cukup panjang, dimana setiap tahunnya luas lahan harus sekitar 20 hektar.
“Jadi, modal investasi skema non PSN ini hampir sama dengan program shrimp estate tetap menggunakan skema pinjaman luar negeri. Investasi besar mulai dari Rp5-7 triliun salah satu contoh di Jawa Barat,” ujarnya.
Tentu terkait dengan skema non PSN Pemkab Sumbawa mengaku masih belum mengambil sikap. Bahkan dalam waktu dekat, pemerintah akan segera melakukan kordinasi dengan KKP terkait dengan kepastian PSN udang ini.
“Skema ini apakah PSN atau non PSN perlu dilakukan kordinasi lebih lanjut antara pimpinan daerah dengan menteri KKP skema apa yang diambil nanti meski pembiayaan keduanya tetap sama pinjaman luar negeri,” ujarnya.
Kendati demikian, Pemkab Sumbawa tetap berharap agar udang ini masuk dalam PSN dengan melihat potensi produksi. Bahkan produksi udang Sumbawa menjadi yang tertinggi di Indonesia di tahun 2022-2023 dan memberikan kontribusi pada PDB Nasional dan neraca ekspor.
“Kerangka acuan kerja, desain, dan strategi pelaksanaan hilirisasi udang Sumbawa sebelumnya sudah kita paparkan dan kami berharap bisa segera diputuskan skema apa yang akan digunakan,” sebutnya.
Ia menambahkan, pemerintah mendorong agar program hilirisasi dalam pengembangan pangan akuatik udang Sumbawa menjadi PSN berangkat dari sejumlah permasalahan. Pertama Sumbawa sebagai daerah penghasil udang tertinggi di Indonesia namun belum memberikan nilai tambah bagi perekonomian wilayah.
Kedua yakini capaian sebagai yang tertinggi tersebut dicapai tanpa intervensi Pemerintah, sedangkan daerah lain mendapatkan intervensi dari APBN. Selanjutnya yakni infrastruktur di Kabupaten Sumbawa belum menunjang peningkatan produktifitas dan efisiensi.
“Jadi untuk potensi pengembangan klaster pangan akuatik masih besar, dari 10.375 hektare potensi lahan, baru 3. 142 hektare yang berproduksi sementara produktifitas tambak tradisional masih rendah sehingga perlu ditingkatkan menjadi semi intensif, ” tukasnya. (ils)
