Lombok (ebisntb.com) –Kalangan DPRD menyoroti data sasaran bantuan di Lombok Barat (Lobar), menyusul adanya temuan penerima tidak tepat atau salah sasaran. Warga yang layak tidak masuk penerima bantuan, sedangkan yang tak berhak menerima bantuan justru diberikan. Data yang tidak Valid ini diduga memicu masih tingginya angka kemiskinan.
Kalangan Komisi IV DPRD Lombok Barat melakukan rapat dengan OPD terkait membahas rancangan APBD perubahan tahun 2025. Beberapa persoalan menjadi sorotan, di antaranya data, PBI JKN, sektor pendidikan, program bantuan penanganan kemiskinan.
Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Muhali menyampaikan pada pembahasan dengan OPD, beberapa hal yang menjadi fokusnya. Di antaranya, terkait data kemiskinan mengacu BPS. Ia mempertanyakan dasar masuk kategori miskin, desil 1, 2, dan 3. Sementara pihaknya menemukan banyak masyarakat tidak layak menerima bantuan. “Ini kan banyak seharusnya mendapatkan bantuan itu, tapi tiba-tiba di cek itu, dia (penerima) sudah di desil 4 (mampu), sudah sejahtera,” jelasnya kemarin.
Pihaknya meminta data yang tumpang tindih ini dibenahi. Ia pun mempertanyakan dasar Pemkab memberikan program jika data masih terjadi tumpang tindih. Jangan-jangan, kata dia, jumlah kemiskinan tidak turun di Lobar, bahkan naik akibat masalah data ini. Sebab ratusan miliar digelontorkan Pemkab untuk penanganan kemiskinan, tapi daya ungkitnya kecil.
Untuk itu, pihaknya nanti bersama OPD berkoordinasi dengan BPS terkait temuan-temuan di lapangan. “Ada juga laporan itu-itu saja laporannya (data), beberapa kali perbaikan tapi tetap saja datanya. Makanya itu kami mau tahu di mana masalahnya,”imbuhnya.
Karena itu, perlu dilakukan komparasi atau perpaduan data antar Pemkab dengan BPS. Ia juga mendorong Pemkab memberikan insentif bagi guru ngaji, parisada, dan marbot masjid.
Sebab menurutnya, keberadaan mereka ini ikhlas membina, mengajarkan generasi di tengah masyarakat. Artinya mereka berkontribusi bagi masyarakat maupun daerah dalam pembangunan SDM, namun mereka tidak diperhatikan berupa pemberian insentif.
Selain itu, di sektor kesehatan, ada dianggarkan insentif bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah-daerah terjauh. Pihak Dikes memastikan insentif itu telah dialokasikan pada APBD perubahan ini. Pihaknya juga mendorong fasilitas kesehatan di daerah-daerah dimaksimalkan.
Kemudian Dikbud diminta untuk menyediakan layanan internet di sekolah-sekolah untuk memudahkan warga sekolah, terutama murid mengakses internet. Fasilitas ini harus dipikirkan. “Sekolah ini perlu dikoneksikan dengan Internet, sebab jangan sampai anak-anak dan guru ada yang gaptek,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD Lobar, M Munib menerangkan, beberapa persoalan yang dibahas bersama OPD, di antaranya menyangkut data penonaktifan puluhan ribu 39 ribu warga Lobar dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).
Saat ini sedang dalam proses pendataan verifikasi dan validasi data warga yang dinonaktifkan tersebut. Di mana semua data ini terpusat melalui DTSN, program ini dinilai bagus. “Dari dulu kami sampaikan soal data yang jadi persoalan perlu dibenahi,” tegasnya.
Kemudian Dikbud dievaluasi terkait proses PPDB yang berlangsung sebelumnya. OPD ini hanya dianggarkan Rp200 juta pada APBD perubahan ini, sehingga dana itu akan diarahkan untuk penataan kantor.
Sementara itu, Wabup Lobar, Hj. Nurul Adha menerangkan, pihaknya sedang membenahi data dalam penanganan kemiskinan. “Kami selesaikan data dulu, kalau datanya selesai semua, harus mengacu pada data itu, jadi tepat sasaran,” imbuhnya.
Termasuk pihaknya memverifikasi warga yang dinonaktifkan dari PBI JKN. Pihaknya akan mengusulkan tambahan bagi yang berhak atau layak untuk diaktivasi. Hal ini harus dilakukan sebab jika hampir 45 ribu warga yang dinonaktifkan itu ditanggung pembiayaan dari APBD melalui UHC, maka akan sangat membebani, karena membutuhkan anggaran besar mencapai belasan miliar. (her)
