Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) wilayah Provinsi NTB, masa bakti 2024–2029 pada Selasa 10 Juni 2025.
Dalam sambutannya dalam pelantikan pengurua APJATI tersebut, Gubernur menyampaikan harapan agar Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB bisa didorong untuk bekerja di sektor yang membutuhkan keahlian (skill), seperti Korea dan Jepang.
Namun Gubernur juga mengakui bahwa sebagian besar masyarakat saat ini hanya memiliki kapasitas untuk bekerja di sektor semi skill atau basic skill karena keterbatasan ekonomi, sosial, dan pengalaman.
Ia pun menyoroti pentingnya penerapan sistem zero cost dalam penempatan PMI. Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini adalah amanat undang-undang dan akan segera dijadikan proyek percontohan untuk pengiriman PMI ke Malaysia. “Semua PMI yang ke Malaysia harus berangkat dengan Zero Cost,” tegasnya.
Gubernur kemudian mengungkapkan dua persoalan utama dalam penerapan sistem ini. Pertama, masih banyak perusahaan yang belum mengembalikan dana penempatan kepada PMI meskipun pemerintah Malaysia sudah menerapkan sistem zero cost.
“Kedepannya kalau ada yang masih praktek-praktek seperti itu, kita pidanakan. Nanti kita koordinasikan dengan APJATI dan pihak Polda—khusus untuk Malaysia—kalau masih seperti itu kita pidanakan,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung terkait dengan banyaknya calon PMI yang terjerat rentenir. Keterbatasan dana calon PMI saat awal keberangkatan, yang kemudian memunculkan fenomena “Bank Subuh” atau rentenir dengan bunga harian yang mencekik.
“Jadi persoalan yang dihadapi masyarakat kita yang ingin jadi TKI betul-betul sangat mendasar. Satu harus zero cost. Ketika ini ditetapkan, masih ada jebakan Batman yang lain namanya Bank Subuh, karena ada bunga yang berlipat-lipat,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, Gubernur mendorong peran Bank NTB Syariah dan BPR NTB dalam menyediakan pinjaman dengan jaminan dari PJTKI, sehingga pembayaran dapat dilakukan dalam ekosistem yang aman dan transparan. Ia juga menyarankan agar remitansi PMI bisa disalurkan melalui rekening Bank NTB untuk mencegah risiko kehilangan uang tunai saat perjalanan pulang.
“Syukur-syukur bisa dieksten remitansi juga bisa dibayarkan melalui rekening Bank NTB, sehingga tidak perlu membawa uang cash pada saat pulang yang sangat rawan terjadi kehilangan di jalan,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPD APJATI NTB, Edy Sofyan menyampaikan bahwa APJATI NTB dibawah kepemimpinannya akan berusaha menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan melalui sektor ketenagakerjaan luar negeri.
“Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian kita terkait PMI. Nanti kita bersama-sama melakukan perbaikan terus menerus dari hulu ke hilir. Sehingga masyarakat NTB yang mau bekerja menjadi PMI dipastikan aman, nyaman dan sejahtera,” katanya.
Edy Sofyan yang terpilih sebagai Ketua APJATI NTB pada Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Jakarta, 21 November 2024 lalu, bersamaan dengan Musyawarah Nasional (Munas). Menegaskan, program strategis yang sangat ingin diwujudkannya dalam waktu dekat. Yaitu, penyediaan ambulance gratis bagi PMI. (ndi/*).
