Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal menambah alokasi anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2025 mendatang. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat di daerah ini yang mendapat perlindungan program jaminan kesehatan.
Demikian diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng Taufikurrahman PN., kepada wartawan, di kantor Bupati Loteng, Senin 9 Desember 2024.
Ia menjelaskan di tahun 2024 ini, untuk program UHC Pemkab Loteng mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar lebih. Dan, itu sudah dibayarkan oleh Pemkab Loteng ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
Adapun untuk tahun depan, ada tambahan anggaran lagi untuk program UHC sekitar Rp 20 miliar, sehingga tahun 2025 mendatang, total anggaran yang dialokasikan oleh Pemkab Loteng untuk program UHC mencapai Rp 101 miliar. “Dengan tambahan anggaran, tentu masyarakat yang tercover program jaminan kesehatan tentu lebih banyak lagi,” sebutnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPJS cabang Selong Elly Widiani menambahkan, Loteng termasuk daerah dengan kontribusi program UHC terbesar. Hal ini dinilai wajar karena memang jumlah penduduknya banyak. Dari sisi kepesertaan JKN BPJS, Loteng juga tinggi. Di mana hingga bulan Desember ini cakupan kepesertaan JKN BPJS Loteng sudah mencapai 99,82 persen.
Bisa dikatakan hampir seluruh penduduk Loteng sudah mendapat perlindungan kesehatan dari BPJS. “Pembiayaan dari pemerintah pusat masih menjadi yang tertinggi, sekitar 678 ribu. Baru kemudian pembiayan dari Pemkab Loteng sebesar 203 ribu orang. Sisanya dari anggaran provinsi, perusahaan swasta serta peserta mandiri,” sebutnya.
Lebih lanjut Elly mengatakan, mulai tahun 2025 mendatang pihaknya sudah menandatangani kesepakatan program sharing pembiayaan kesehatan dengan tiga rumah sakit swasta di Loteng. Rumah Sakit Islam (RSI) Yatofa, Rumah Sakit Cahaya Medika serta Rumah Sakit Adi Karsa, termasuk juga dengan Pemkab Loteng tentunya.
Program sharing pembiayaan kesehatan tersebut memungkinkan jumlah masyarakat yang mendapat perlindungan kesehatan lebih banyak lagi. Karena ada sharing anggaran dalam hal ini dengan pihak ketiga, dalam hal ini rumah sakit. “Jadi pemerintah daerah bersama rumah sakit yang sudah menjadi mitra program, nanti bisa sama-sama sharring anggaran kesehatan bagi penerima program. Ini tentu akan semakin meringankan beban pembiyaan kesehatan, khususnya dari pemerintah daerah,” imbuh Elly.
Pihaknya mengajak pihak-pihak ketiga lainnya untuk ikut bergabung dalam program sharing pembiayaan kesehatan tersebut, bisa perseorangan maupun perusahaan, sehingga akan semakin banyak masyarakat di daerah ini yang mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan ke depannya. Kalau kesehatan sudah terjamin, maka kualitas kesehatan masyarakat Loteng tentunya akan semakin baik.(kir)
