Mataram (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah merespons isu yang berkembang di publik terkait kegiatan sponsorship ajang balap internasional MXGP, termasuk soal guarantee letter dan klaim pembayaran vendor. Melalui M. Ridwan Kurnia dari Corporate Communication PT Bank NTB Syariah, manajemen menyampaikan sikap resmi serta langkah-langkah internal yang tengah dijalankan.
Ridwan menegaskan, Bank NTB Syariah memegang teguh prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan utama dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis, termasuk kegiatan promosi dan sponsorship.
“Kami menjunjung tinggi transparansi dan kepatuhan dalam setiap langkah. Semua keputusan, termasuk promosi dan sponsorship, berorientasi pada sinergi positif dengan program pembangunan daerah NTB,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait proses penyelidikan yang sedang berjalan, pihaknya tetap menghargai serta siap kooperatif penuh dengan aparat penegak hukum.
“Kami percaya pada asas praduga tak bersalah dan akan memberikan informasi yang dibutuhkan secara transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Manajemen Bank NTB Syariah menegaskan kembali bahwa prinsip GCG berlaku dalam setiap kerja sama, termasuk penyaluran dana promosi dan sponsorship.
Saat ini, manajemen baru tengah fokus melakukan konsolidasi internal dan pendalaman data secara menyeluruh terkait isu yang mencuat, khususnya:
1) Guarantee Letter
Bank masih menelusuri keberadaan dan keaslian dokumen guarantee letter yang beredar, mengingat manajemen baru mulai bertugas dan perlu mempelajari secara rinci dokumen-dokumen yang diterbitkan sebelumnya.
2) Pembayaran Vendor
Terkait dugaan pembayaran atau klaim vendor, Bank NTB Syariah menegaskan bahwa seluruh hubungan kerja dan pembayaran sponsorship dilakukan melalui Event Organizer (EO), yakni PT SEG. Pembayaran kepada vendor diselesaikan sesuai instruksi dan kesepakatan dengan pelaksana kegiatan.
Ridwan menegaskan komitmen manajemen baru dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan seluruh kegiatan sesuai ketentuan.
“Kami tengah melakukan konsolidasi internal untuk memahami secara menyeluruh persoalan yang berkembang. Komitmen kami jelas: mematuhi hukum, mengedepankan tata kelola yang baik (GCG), dan memastikan setiap aktivitas bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi NTB demi kemaslahatan masyarakat,” pungkasnya.(bul)
