Giri Menang (EKBIS NTB) – Pengelola hotel dan wisatawan mengeluhkan krisis air bersih dampak kekeringan yang melanda kawasan pariwisata Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat (Lobar). Kondisi ini dikhawatirkan merusak citra Senggigi sebagai destinasi wisata yang kini berupaya dibangkitkan Pemkab Lobar.
Untuk itu, DPRD Lobar pun mendorong Pemkab serius menangani persoalan tahunan ini melalui penanganan jangka panjang agar tidak terus berulang. Terlebih kawasan wisata ini menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lobar.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Lobar, H. Husnan Wadi dan anggota DPRD Lobar dapil Batulayar-Gunungsari sekaligus pelaku pariwisata, Saeun. Husnan Wadi mengatakan, Pemkab bersama BUMD yang mengurus air harus memikirkan penanganan krisis air di Lobar, khususnya kawasan pariwisata.
“Harus dipikirkan penanganan serius secara jangka panjang, karena air ini kebutuhan dasar. Kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan apalagi itu di kawasan pariwisata. Sangat penting perhatian kita semua,” tegas Husnan, Rabu (9/9/2026).
Pihaknya mendorong Pemkab dalam penanganan jangka panjang perlu membangun reservoir di titik-titik krisis air agar tersedia air ketika musim kemarau. Fungsi Reservoir itu menampung air, sehingga ketika pada waktu tertentu air berkurang bisa disuplai dari sana.
Di kawasan Senggigi sendiri, pada malam hari airnya cukup besar, tetapi pada siang hari menurun dampak kekeringan. Bahkan, di beberapa fasilitas publik dan pusat perbelanjaan tidak ada airnya. “Sehingga di situ fungsi reservoir,” imbuhnya.
Pihaknya khawatir kalau pengunjung atau turis yang datang berkunjung ke kawasan itu, lalu krisis air, tentu bukan citra daerah yang rusak tapi secara nasional. Dari sisi anggaran sendiri dewan mendukung upaya penanganan krisis air tersebut, terlebih pada BUMD diberikan tambahan penyertaan modal Rp5 miliar. Pihaknya pun berencana akan turun ke daerah pariwisata tersebut untuk mengecek kondisi lapangan.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Dapil Batulayar-Gunungsari, Saeun. Politisi PAN itu menyorot tidak saja krisis air di kawasan wisata tetapi di banyak tempat mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah lagi. “Padahal daerah itu setiap tahun itu dia begini (krisis air), tapi mitigasinya tidak ada sama sekali,” sorotnya.
Ia pun menegaskan, bahwa penyelesaian kekeringan yang dilakukan Pemkab tidak serius. Karena Pemkab hanya menangani jangka pendek atau sesaat, ketika ada keluhan warga kekurangan air, OPD turun membawakan air. Namun, tidak memikirkan solusinya.
“Harusnya solusinya kompherensif, penyelesaian jangka panjang,” tegasnya.
Sebab jika persoalan ini tidak diselesaikan, maka pariwisata akan terdampak. Karena jangankan warga yang mengeluh, ia juga menerima keluhan dari pengelola hotel dan wisatawan soal krisis air di kawasan wisata tersebut. Padahal jika melihat investasi di Senggigi yang sangat besar dari para investor yang berinvestasi di kawasan itu.
Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat, Toni Hidayat, mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga yang tinggal di wilayah atas atau perbukitan. Menurutnya, sejumlah dusun di kawasan wisata tidak luput dari dampak kekeringan.
BPBD pun menyiapkan respons cepat ketika menerima permintaan distribusi air dari pemerintah desa maupun kecamatan. “Untuk wilayah wisata seperti Batu Layar dan Senggigi memang ada dusun-dusun di atas yang mengalami kekeringan,” ujarnya. (her)
