Lombok (ekbisntb.com) – Rapat internal DPRD Kota Mataram terkait Ranwal (Rancangan Awal) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Mataram, Rabu 9 April 2025 menjadi ajang untuk mengkritisi rancangan yang diajukan Pemkot Mataram. Anggota DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husi Thamrin, M.Pd., misalnya. Dia menekankan pentingnya perencanaan yang tidak hanya terbatas pada variabel perencanaan itu sendiri.
“Perencanaan tidak cukup hanya pada pendekatan statis atau dinamis, tapi harus ada dinamis yang terukur,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dalam RPJMD, pendekatan dinamis yang terukur harus disertai dengan mitigasi ekonomi, bencana, serta pemberdayaan SDM (sumber daya manusia).
Pemberdayaan ekonomi, menurutnya, harus menjadi fokus utama dalam perencanaan kota. “Jika hanya membangun infrastruktur tanpa memperhatikan pemberdayaan ekonomi, itu tidak akan memadai,” katanya. Politisi PPP ini menekankan, bahwa pengelolaan ekonomi berbasis pemberdayaan sangat penting untuk menciptakan pola yang produktif dan menggeliat.
Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program-program pemberdayaan, seperti penguatan koperasi. “Pemberdayaan koperasi harus jelas dan terkelola dengan baik, agar dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat,” ujarnya. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada SDM eksekutif, agar mereka tidak terpisah dari masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan.
Beralih ke masalah ketidakberdayaan dalam mengelola potensi ekonomi, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap ketidakpastian masa depan harus dihadapi dengan manajemen yang lebih baik. “Jika manajemen kemasyarakatan diperbaiki, kita akan bisa melihat perubahan nyata dalam kota ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, fenomena seperti pengelolaan lapak-lapak atau pedagang kaki lima juga perlu dipertimbangkan. “Di kota-kota besar, pengelolaan lapak tidak harus dengan cara-cara yang merusak keindahan kota,” ujarnya. Sebagai contoh, ia menyebutkan pengelolaan yang dilakukan di kawasan wisata seperti Malioboro di Yogyakarta yang dapat menjadi model pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan.
Husni mengingatkan bahwa pengelolaan pembangunan kota harus disertai dengan mitigasi yang jelas dan terukur. “Kita harus duduk bersama, merencanakan langkah-langkah konkret untuk lima tahun ke depan. Dengan begitu, perubahan yang diinginkan akan terwujud,” katanya.
Pansus nantinya diharapkan dapat terus memberikan masukan terkait perencanaan yang akan datang, termasuk dalam perbaikan produk hukum dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kota. (fit)
