Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) I Tahun 2025 Tentang Efisiensi APBD dan APBD Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan selalu menekankan agar pejabat negara, daerah melakukan efisiensi, hemat anggaran. Termasuk dalam melaksanakan kegiatan kementerian/lembaga di daerah. Seperti apa dampak penerapan Inpres ini terhadap pariwisata NTB?
NTB mengandalkan pariwisata sebagai salah satu program unggulan. Besarnya potensi NTB pada sektor pariwisata ini memberikan ekspektasi besar bagi pelaku pariwisata dan masyarakat yang merasakan langsung dari pengembangan pariwisata.
Meski di satu sisi, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebut jika Inpres I 2025 diupayakan tidak akan berpengaruh terhadap dunia pariwisata. Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto mengemukakan penerapan efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata tahun ini diupayakan tidak sampai mengganggu pelaksanaan program, termasuk program promosi pariwisata Indonesia.
“Jadi secara praktis, kita fokus ke fungsi utama kita di regulasi dan fasilitasi,” kata Hariyanto seusai Monthly Brief 2025 di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025 seperti dikutip dari Kantor Berita Antara.
Menurutnya, penerapan kebijakan efisiensi anggaran mendorong Kemenpar memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain serta pelaku usaha dan industri pariwisata.
“Ini bukan saja dengan kementerian/lembaga, tetapi dengan mitra-mitra strategis, termasuk industri, dunia usaha, bahkan Ibu Menteri Pariwisata telah menyampaikan dengan NGO dan lain-lain,” katanya.
Dia menyampaikan efisiensi anggaran sudah pasti diberlakukan di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kemenpar. Pagu alokasi anggaran untuk Kemenpar dan Ekonomi Kreatif tahun 2025 sekitar Rp1,7 triliun.
Alokasi anggaran itu dibagi untuk dua kementerian. Kementerian Pariwisata mendapat bagian sekitar Rp1,4 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif mendapat jatah sekitar Rp279 miliar.
Sementara itu, Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini menyampaikan promosi pariwisata harus dilakukan secara bersama-sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain.
Ia mencontohkan, Kemenpar akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengupayakan harga tiket layanan transportasi lebih terjangkau menjelang hari raya.
“Jadi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, sambil tidak harus menunggu adanya masalah,” katanya.
Menurut Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306 triliun.
Upaya efisiensi anggaran pemerintah mencakup pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, dan diskusi kelompok terfokus.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., mengakui, Inpres I 2025 ini masih belum begitu terdampak terhadap rasionalisasi anggaran di sejumlah kementerian/lembaga dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota.
‘’Kalau kita lihat ya banyak anggaran-anggaran perjalanan dinas juga yang akan kena. Adanya pemotongan ini tentu ke depannya pasti perjalanan pariwisata, perjalanan orang yang datang ke Lombok pasti akan berkurang. Tapi sampai saat ini ya, masih belum terasa, karena belum mulai,’’ ungkapnya pada Ekbis NTB, Minggu 9 Februari 2025.
Pihaknya berharap pemotongan anggaran dinas di kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah hanya pada tahun 2025 ini saja. Pemotongan anggaran ini untuk menjalankan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat atau anak-anak Indonesia yang ada di semua level pendidikan.
Meski demikian, jika nanti akibat efisiensi ini diterapkan dalam jangka waktu cukup lama bisa menyebabkan banyak agenda pariwisata, seperti Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) dan kunjungan kerja lainnya akan berdampak pada para pelaku UMKM, toko, restoran, penjual suvenir dan lainnya.
‘’Ya kalau sedikit orang datang ya otomatis tidak ada yang belanja atau tidak ada yang spending money. Kami berharap kebijakan ini cukup sampai tahun ini saja. 2026 dan seterusnya itu sudah mulai normal kembali,’’ harapnya.
Terkait dengan program promosi pariwisata, diakuinya, merupakan tugas dari semua pihak, termasuk dari Dispar dan pelaku pariwisata lainnya. Apalagi ketika Travel Lemming sudah menetapkan Lombok sebagai destinasi pariwisata nomor 1 dunia, sehingga harus dipromosikan.
‘’Lombok sudah ditetapkan oleh Travel Lemming menjadi destinasi pariwisata nomor 1 dunia saat ini. Dan aktivitas pariwisata itu mempromosikan supaya banyak orang-orang datang dari luar Indonesia untuk berwisata ke Lombok ini. Mudah-mudahan ke depannya pariwisata NTB yang sudah nomor satu dunia ini jauh lebih bagus lagi tentu dengan hubungan dengan baik dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan dari Pemerintah Pusat,’’ harapnya. (ant/ham)
