Lombok (ekbisntb.com) – Investor akan berinvestasi ke satu daerah jika kondisi keamanan daerah itu dalam kondisi aman dan nyaman. Tidak hanya itu, keberadaan daerah itu kondusif untuk berinvestasi. Sebagai contoh, Kota Mataram merupakan daerah yang tertinggi kedua realisasi investasinya pada semester I tahun 2024 setelah Kabupaten Sumbawa Barat.
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB Wahyu Hidayat, S.STP., M.AP., belum lama ini. Menurutnya, realisasi investasi tertinggi di Kota Mataram pada semester I tahun 20224 sebesar Rp654 miliar. Investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi Rp595 miliar dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp59 miliar.
Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tambahnya, realisasi investasi sebesar Rp21,94 triliun lebih. Investasi ini terdiri dari PMDN sebesar Rp19,759 triliun dan PMA sebesar Rp2,184 triliun. Sebagian besar realisasi investasi ini dengan investasi tambang, bahkan sekarang ini, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sedang membangun smelter dan dalam proses penyelesaian.
Hal senada disampaikan Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Drs. H. Azhar, M.M. Sekarang ini pemerintah sedang gencar menawarkan investasi di berbagai bidang dan sektor. Meski demikian, ujarnya, untuk berinvestasi atau berusaha harus mengacu kepada aturan, khususnya dengan penyelenggaraan perizinan.
Namun, investasi yang dilakukan di satu daerah tidak ada akan artinya, ketika kondisi daerah tersebut tidak kondusif, Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dengan peningkatan kesejahteraan, diharapkan gejala sosial dapat berkurang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target investasi yang melebihi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi NTB.
‘’Investasi apapun, pemerintah berkewajiban menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha,’’ terangnya ketika membuka Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha di Fave Hotel, Kamis 8 Agustus 2024.
Dijelaskannya, jika sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah memenuhi target, namun secara RPJMN baru 95 persen dari target 26,9 triliun. Realisasi investasi semester I ditargetkan sebesar Rp25,4 triliun. Namun, target ini berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar Rp25,54 triliun.
Untuk itu, pihaknya berharap pada sisa pertengahan tahun ini akan ada investor yang akan menanamkan investasinya. Apalagi NTB memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
Terkait pemberian bimbingan teknis pada pelaku usaha di daerah ini, harapnya, mampu memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai berbagai macam kebijakan pemerintah, khususnya dalam proses perizinan. Dalam bimbingan teknis ini langsung diberikan pihak berkompeten dari Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB. (ham)
