Lombok(ekbisntb.com) -Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin meluncurkan Tim Smart JKN, Selasa (8/7). Peluncuran ini bersamaan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Lotim dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Selong tentang Program Pesiar.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Elly Widiani saat dikonfirmasi mengatakan Program Pesiar merupakan akronim dari Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi. Pesiar adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat desa. Program ini berfokus pada pemetaan, penyisiran wilayah, advokasi, dan pendaftaran peserta JKN di desa-desa.
Menurut Elly, tantangan terbesar di Lotim adalah jumlah penduduk. Melalui program inovasi bersama Pemkab Lotim coba mempastikan semua jadi peserta JKN aktif. Termasuk memastikan kualitas layanan juga baik. Selain itu, masyarakat tidak ada yang terdiskriminasi. ‘’Seluruh warga Lotim dapat layanan. BPJS pastikan kualitas layanan terus berkualitas,’’ terangnya.
UHC menjadi target besar kabupaten. Tapi kalau tidak didukung desa akan sulit bertambah. Melalui program Pesiar ini diharapkan bisa mewujudkan UHC, agar program JKN berjalan optimal, tim SMART bergerak. Tim smart ini terdiri dari lintas OPD karena dikomandoii langsung Sekda, sekretarisnya Dinas Kesehatan.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin menegaskan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu dilakukan sebagai bentuk upaya pemberian layanan terbaik kepada masyarakat.
Peserta JKN sekarang tidak perlu kartu. Sementara di semua faskes masih ditemukan ada tenaga medis yang meminta kartu peserta. Padahal sudah diingatkan berulang kali sekarang tidak butuh kartu berobat cukup pakai KTP.
Selanjutnya Bupati Lotim menegaskan telah berupaya langsung untuk mengaktifkan kembali 95 ribu dasi 7 juta peserta JKN secara nasional peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang sebelumnya dinonaktifkan. Dari jumlah itu ada 23 ribu peserta yang sudah dipastikan terhapus karena data meninggal dunia dan tidak lagi menjadi warga Lotim.
Dari keseluruhan peserta yang dinonaktifkan tersebut, Bupati menyebut ada sekitar 70 persen yang bisa diaktifkan kembali. Hal ini sebagai hasil lobi Bupati langsung ke Kementerian Sosial seraya menunjukkan hasil verifikasi dan validasi data lapangan yang menunjukkan peserta tersebut masih sangat layak menjadi peserta PBI APBN.
“Setelah kita tahu ada 95 ribu tak ditanggung oleh negara., saya langsung menghadapi Kementerian dan siap akan dikembalikan datanya, pihak Kementerian Sosial menilai Lotim menjadi daerah paling cepat ke Kemensos dari seluruh Indonesia,” demikian tuturnya. (rus)
