Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa petani di NTB tengah merasakan manfaat dari hasil penjualan gabah pada musim panen awal tahun 2025. Laporan tersebut disampaikan secara daring dalam audiensi dan panen raya serentak di 14 provinsi di Indonesia, Senin, 8 April 2025. Acara ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Majalengka, Jawa Barat.
Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sangat mendukung sektor pertanian di NTB. Ia memaparkan bahwa pada tahun 2023, produksi padi di NTB mencapai 1,4 juta ton, dengan surplus beras sebesar 155.000 ton. Sementara itu, pada Musim Tanam I (MT I) tahun 2025, dari Januari hingga April, produksi padi di NTB telah mencapai lebih dari 900 ribu ton, dengan surplus hampir 300 ribu ton.
“Semua ini berkat kebijakan Bapak Presiden, terutama terkait irigasi, pupuk, dan kenaikan harga pembelian gabah serta beras. Para petani di NTB sangat bersyukur. Saya bahkan khawatir, dalam beberapa bulan ke depan, banyak petani yang akan memenuhi pesawat untuk berangkat umrah ke Arab Saudi,” ujar Gubernur Iqbal. Pernyataan ini disambut tepuk tangan para petani yang hadir di lokasi panen raya di Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Meski demikian, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pencapaian ini tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Beberapa strategi terus disiapkan untuk meningkatkan produksi pertanian di NTB. Salah satunya adalah memastikan sistem irigasi berjalan optimal. Sebagian besar jaringan irigasi di NTB merupakan peninggalan masa Orde Baru (era Presiden Soeharto), yang membutuhkan revitalisasi. Jika revitalisasi ini dilakukan, misalnya di Lombok Tengah, maka sekitar 20.000 hektare lahan pertanian produktif dapat terairi dengan baik.
NTB juga mulai mengadopsi penggunaan varietas unggul. Salah satunya adalah benih padi Gamagora 7, yang dilaporkan kepada Presiden mampu menghasilkan 11–12 ton per hektare, meningkat signifikan dari rata-rata produksi sebelumnya yang hanya 6–7 ton per hektare.
“Alhamdulillah, di sini (Teruwai), yang sebelumnya mengandalkan sistem pertanian gora (gogo rancah) atau tadah hujan, kini telah dicoba varietas unggul di lahan sekitar 40 hektare. Hasilnya, produksi padi meningkat dari 6–7 ton menjadi 11–12 ton per hektare. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dikurangi dan digantikan dengan pupuk organik. Petani NTB kini tersenyum dan terus mendoakan Bapak Presiden agar senantiasa sehat dalam memimpin bangsa hingga seluruh target pembangunan tercapai,” kata Gubernur Iqbal, yang juga mantan Duta Besar RI untuk Turki.
Di akhir laporannya, Gubernur Iqbal turut meminta dukungan Presiden agar petani tetap mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Presiden Prabowo merespons dengan meminta Gubernur untuk menyampaikan proposal resmi kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan kepada dirinya, terkait dukungan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di NTB serta permintaan alsintan sesuai kebutuhan petani.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pertanian Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, SP, M.Si., menegaskan bahwa data yang dilaporkan Gubernur NTB kepada Presiden bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Surplus beras Provinsi NTB tahun 2024 dan 2025 mengacu pada data Angka Tetap (ATAP) Kerangka Sampel Area (KSA) dari BPS. Untuk tahun 2024, produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 1.453.408 ton, setara dengan 827.788 ton beras. Sementara itu, konsumsi beras tahun 2024 di NTB mencapai 671.994 ton, dengan surplus sebesar 155.795 ton.
Untuk Musim Tanam I tahun 2025, pada periode Januari–April, produksi GKG mencapai 907.632 ton atau setara 516.941 ton beras. Dengan konsumsi beras selama periode tersebut sebesar 226.249 ton, maka surplus beras mencapai 290.692 ton.
“Data yang kami gunakan adalah data resmi BPS, karena lembaga ini yang diberi mandat oleh negara untuk melakukan perhitungan, termasuk produksi pangan di NTB. Jadi, apa yang disampaikan Pak Gubernur adalah data BPS,” tegas Lalu Mirza. (bul)
