Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa mengaku keberadaan 30 desa wisata yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) pimpinan daerah, masih membutuhkan penataan lebih lanjut baik itu infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia.
“Ketika kita bicara desa wisata maka hal itu merupakan investasi jangka panjang. Persoalan infrastruktur yang masih belum sempurna tentu akan menjadi atensi kami,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Muhammad Irfan, kepada Suara NTB, Rabu (7/1/2026).
Selain masalah infrastruktur lanjutnya, penguatan kelembagaan di desa wisata juga menjadi perhatian terutama kaitannya dengan sumber daya manusia. Hal itu perlu dilakukan karena pengembangan SDM di sektor wisata merupakan investasi jangka panjang termasuk pengembangan destinasi wisata yang ada di desa.
“Kami berencana akan menggiatkan kembali pelatihan untuk pelaku wisata yang ada di desa. Karena jargon desa wisata harus melekat dengan SDM yang mumpuni,” ujarnya.
Meski masih banyak kekurangan lanjut Efun sapaan akrabnya, tidak menjadi kendala karena pada prinsipnya 30 desa wisata tersebut layak dikunjungi dengan segala keunikannya. Pihaknya juga mencoba berkoordinasi dengan leading sektor lainnya, untuk bisa memenuhi sarana penunjang yang dianggap sangat penting.
“Infrastruktur jalan yang paling utama menjadi persoalan saat ini dan kami tetap melakukan kordinasi lebih lanjut dengan leading sektor terkait agar bisa dipenuhi,” ucapnya.
Salah satu contoh lanjutnya, dengan menggandeng Dinas PUPRPP agar memperbaiki akses jalan ke sejumlah destinasi wisata dan pemenuhan air bersih. Dinas LH membantu mengurangi masalah sampah dan mendorong desa untuk menggunakan anggaran desa mengintervensi masalah pariwisata.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mengintervensi masalah tersebut karena anggaran kita sangat terbatas sehingga butuh kerjasama dengan leading sektor lainnya untuk bisa mengintervensi persoalan ini,” tukasnya. (ils)
